Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung: Tidak Ada Celah untuk Serge Lolos dari Eksekusi Mati

Kompas.com - 23/06/2015, 06:52 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Serge Areski Atlaoui tidak dapat berbuat apa-apa lagi soal eksekusi mati dirinya. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan pemilik pabrik ekstasi asal Prancis itu.

Kemungkinan keberhasilan pada jalur Peninjauan Kembali (PK) pun tidak ada. Kuasa hukum Serge, Nancy Yulian kecewa atas putusan PTUN, Senin (22/6/2015) kemarin.

"Kami kecewa dengan hasil ini. Kami menentang hukuman mati karena meragukan efeknya," ujar Nancy saat dihubungi wartawan, Senin.

Hakim PTUN Ujang Abdullah menolak gugatan Serge lantaran grasi adalah hak prerogatif Presiden. Oleh sebab itu gugatan Serge tidak masuk ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Nancy masih akan tetap mencari celah hukum agar kliennya lolos dari eksekusi mati. Soal bentuk celah hukumnya, Nancy mengaku belum mengetahuinya. Hal itu tengah dibahas bersama Serge dan kuasa hukum lainnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana mengapresiasi positif putusan PTUN. Dia menilai putusan sesuai harapan. Soal pencarian celah hukum pihak Serge, Tony menyebutnya sebagai hal yang mustahil. Ia mengatakan pihak Serge mencari-cari cara untuk tidak dihukum.

"Kok ya mencari celah. Kalau mereka masih mencari celah, itu kan malah bukti mereka mencari-cari cara agar tak dihukum. Jadi ya sudahlah," ujar Tony di Kejaksaan Agung, Senin.

Tony memastikan tidak ada lagi celah hukum bagi Serge untuk dapat lolos dari eksekusi mati. Sampai saat ini, korps Adhyaksa masih mengkaji waktu Serge dan terpidana mati gelombang tiga lainnya dieksekusi.

Serge adalah pemilik pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten. Pabriknya mampu mencetak ratusan ekstasi per harinya. Namun, ia ditangkap aparat 11 November 2005 lalu. Ia kemudian divonis mati di Pengadilan Negeri Tangerang, setahun setelah ditangkap.

Dalam perjalanannya, Serge mengajukan grasi kepada Presiden. Namun, pada masa Presiden Joko Widodo, grasinya dijawab dengan penolakan. Tanggal 23 April 2015, Serge melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan atas penolakan grasi Presiden ke PTUN. Hal itu pula yang membuat ia lolos dari eksekusi mati gelombang dua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com