Surat Edaran KPU soal Definisi Petahana Jadi Celah Politik Dinasti di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com — Para aktivis Koalisi Kawal Pilkada Langsung menyatakan kecewa atas penerbitan surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tertanggal 12 Juni 2015, yang menjelaskan mengenai definisi kepala daerah yang berstatus petahana. Surat edaran tersebut dinilai mendukung terciptanya politik dinasti dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak.

"Surat edaran KPU sama saja memperbolehkan keluarga dan kerabat kepala daerah yang sedang menjabat untuk ikut pencalonan kepala daerah. Ini celah yang justru disediakan KPU," ujar peneliti Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, dalam konferensi pers di Sekretariat Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015).

Fadli mengatakan, Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebenarnya telah memuat aturan-aturan untuk menghindari terjadinya politik dinasti di daerah. Di dalamnya, ditetapkan bahwa salah satu persyaratan bagi bakal calon kepala daerah ialah tidak boleh memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan petahana untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan.

Fadli mengatakan, peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan bahwa definisi petahana adalah kepala daerah yang sedang menjabat. Namun, surat edaran KPU justru semakin mempersempit definisi petahana dengan menyatakan bahwa kepala daerah yang telah habis masa jabatannya sebelum masa pendaftaran pasangan calon sesuai dengan tahapan pilkada tidak termasuk dalam definisi petahana.

Selain itu, dijelaskan bahwa kepala daerah tidak lagi berstatus sebagai petahana saat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Dalam hal ini, KPU dinilai tidak sejalan dengan semangat anggota koalisi untuk mencegah terjadinya politik dinasti yang banyak menimbulkan kasus korupsi.

"Definisi petahana seharusnya adalah orang terakhir yang menduduki jabatan kepala daerah. Ketentuan tidak punya konflik kepentingan harus dipahami agar pelaksanaan pilkada fair dan adil untuk semua orang, bukan untuk membatasi hak politik," kata Fadli.

Saat ini, setidaknya ada empat kepala daerah yang telah mundur dari jabatannya, yakni Wali Kota Pekalongan, Bupati Ogan Ilir, Bupati Kutai Timur, dan Wakil Wali Kota Sibolga. Mundurnya empat kepala daerah tersebut ditengarai untuk meloloskan keluarga dan kerabatnya yang ingin maju sebagai calon kepala daerah pada pilkada serentak 2015. Adapun pendaftaran pilkada serentak akan berlangsung pada 26 Juli 2015.