Johan Budi Yakin Jokowi Tak Akan Lemahkan KPK melalui Revisi UU

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi yakin bahwa pemerintah tidak akan setuju bila revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK justru memperlemah lembaga antirasuah tersebut. Johan percaya bahwa Presiden Joko Widodo berkomitmen memperkuat KPK.

Menurut Johan, revisi itu akan melemahkan KPK jika kewenangan penyadapan dihilangkan dari KPK. Dalam salah satu poin yang ditinjau pada UU tersebut, disebutkan bahwa kewenangan penyadapan hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses pro justisia. Johan khawatir, pembatasan kewenangan penyadapan itu akan mereduksi kewenangan KPK dalam menindak pidana korupsi.

"Jika tujuan merevisi UU KPK dimaksudkan untuk menghilangkan kewenangan penuntutan dan juga mereduksi kewenangan penyadapan, maka persepsi publik bahwa ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK sekaligus upaya pemberantasan korupsi menjadi nyata adanya," ujar Johan melalui pesan singkat, Selasa (16/6/2015) malam.

Johan pun berharap Presiden Joko Widodo memberi perhatiannya pada revisi UU KPK. Jika Jokowi memegang teguh janjinya memerangi korupsi, Johan yakin Presiden akan bertindak.

"Saya yakin Presiden Jokowi tidak akan mencederai komitmen beliau untuk memperkuat KPK," kata Johan.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengajukan revisi UU KPK agar masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015. Yasonna menilai bahwa pelaksanaan UU KPK masih menimbulkan masalah yang menyebabkan terganggunya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Undang-undang ini sudah masuk dalam long list Prolegnas 2015-2019 sebagai inisiatif DPR dan perlu didorong untuk dimajukan sebagai prioritas 2015," kata Yasonna.

Menurut Yasonna, setidaknya ada lima peninjauan yang harus dilakukan dalam revisi UU KPK ini. Pertama, kewenangan penyadapan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM, yaitu hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses pro justitia. Kedua, peninjauan terkait kewenangan penuntutan yang perlu disinergikan dengan kewenangan Kejaksaan Agung. Ketiga, dewan pengawas perlu dibentuk untuk mengawasi KPK dalam menjalankan tugasnya. Keempat, perlu ada pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan. Kelima, mengenai penguatan terhadap pengaturan kolektif kolegial.