Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel: KPK Perlu Perbaikan Luar-Dalam

Kompas.com - 10/06/2015, 17:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota sekaligus juru bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), Betti Alisjahbana mengatakan, KPK perlu perbaikan internal dan eksternal. Pernyataan itu dia lontarkan setelah pansel menggali masukan dari semua sisi terkait penjaringan calon pimpinan KPK yang diharapkan.

"Untuk KPK bisa berhasil dan lebih kuat, berdampak lebih signifikan, ada hal internal dan eksternal yang perlu diperbaiki," kata Betti, di Gedung Setneg, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Betti mengungkapkan, pansel mencatat bahwa KPK perlu memperkuat organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi infomasi untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Untuk masalah eksternal, KPK perlu memperbaiki hubungan dengan Polri dan Kejaksaan Agung agar koordinasi pemberantasan korupsi tidak menimbulkan gesekan.

"Maka dibutuhkan kepemimpinan yang berpengalaman dan rekam jejaknya. Pimpinan KPK harus saling melengkapi," ujarnya.

Untuk mendapatkan pimpinan KPK yang mampu menyelesaikan masalah itu, kata Betti, maka perlu ada seleksi ketat. Syarat yang harus dipenuhi juga ia harap tidak sebatas syarat normatif, seperti integritas dan kompetensi. Persyaratan itu akan lebih kuat jika dimiliki seorang pimpinan KPK yang mampu membuat perubahan dan mampu menjalankan koordinasi secara efektif dengan lembaga penegak hukum lainnya.

"Butuh negarawan, jadi istilahnya sudah selesai dengan dirinya. Tantangan KPK sekarang lebih besar dari yang sebelumnya, mudah2an kita bisa dapat pimpinan yang tepat," ujar Betti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com