Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jadi Panglima, KSAU Ingin Buat TNI Makin Disegani

Kompas.com - 08/06/2015, 16:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriyatna mengaku siap apabila ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi panglima TNI. Agus mempunyai tekad untuk membuat TNI semakin disegani.

"TNI ini harus disegani oleh kawasan, karena Indonesia itu negara terbesar di ASEAN. Itu saja. Penting itu," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Agus juga berjanji tidak hanya akan fokus membenahi Angkatan Udara. Nantinya, TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut akan mendapatkan perhatian yang sama. (Baca: Komnas HAM Minta Dilibatkan dalam Pemilihan Panglima TNI)

"TNI itu ketiga angkatan terintegrasi, enggak ada mana yang paling duluan. Tiga-tiganya harus sama," ujar Agus.

Namun, Agus tetap menyerahkan sepenuhnya soal calon panglima pengganti Jenderal Moeldoko kepada Presiden Joko Widodo. Agus juga tidak mau menjawab apakah pemilihan panglima harus dilakukan secara bergiliran dari setiap angkatan yang ada. (Baca: Soal Calon Panglima TNI, Moeldoko Akan Beri Saran ke Jokowi)

"Kalau itu tanyanya jangan ke saya, tanya ke Presiden. Masa ke saya," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, sebelumnya menyarankan Presiden memilih calon panglima TNI dari Angkatan Udara. Sebab, panglima TNI sebelumnya sudah berasal dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut. (Baca: Politisi PDI-P: Supaya Adil, Panglima TNI Sebaiknya dari Angkatan Udara)

"Supaya adil, sebaiknya bergiliran. Jadi, dari TNI AU," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Hasanuddin menjelaskan, pemilihan panglima TNI secara bergiliran ini juga sesuai perintah Pasal 13 ayat 4 UU TNI. Pasal tersebut menyebutkan bahwa panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan dan dapat dijabat secara bergantian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com