Komnas HAM Minta Dilibatkan dalam Pemilihan Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Natalius Pigai meminta Presiden Joko Widodo untuk melibatkan Komnas HAM dalam memilih Panglima TNI baru. Natalius menilai lembaganya ingin menjaga keberadaan militer agar tidak sampai terlalu jauh masuk ke ranah sipil.

"Komnas HAM minta Presiden harus melibatkan Institusi kami dalam menyeleksi Panglima TNI," ujar dia dalam pernyataan tertulis yang diterima, Senin (8/6/2015).

Natalius mengatakan, akhir-akhir ini keterlibatan TNI di ranah sipil mulai terasa. Salah satunya peran militer dalam pemberantasan terorisme di Poso, yang seharusnya menjadi ranah kepolisian. (baca: Akan Buka Latihan TNI, Moeldoko Minta Jaringan Santoso Menyerah)

Selain itu, TNI juga dikerahkan dengan penggunaan pesawat tempur F-16 dan Kapal perang Angkatan Laut dalam pelaksanaan eksekusi mati beberapa waktu lalu. (baca: Soal Calon Panglima TNI, Moeldoko Akan Beri Saran ke Jokowi)

"Ini sebuah kecenderungan masuknya TNI ke wilayah sipil yang bertentangan dengan prinsip reformasi di mana militer kembali ke barak. Memang kita juga akui bahwa negara membutuhkan peran TNI selain perang, tapi harus berdasarkan undang-undang perbantuan misalnya tim rescue bencana," kata Natalius.

Dia juga menilai militer saat ini mendapat sokongan Presiden dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di dalam peraturan itu, ada peranan TNI melalui strategi keamanan integratif dalam pembangunan. (baca: Wapres: Tidak Ada Ketentuan Giliran Panglima TNI)

"Maka Komnas HAM berkepentingan agar dilibatkan dalam penunjukan Panglima TNI demi menjaga agar kedigdayaan sipil adalah amanat reformasi yang tetap dijaga," ujar dia.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada 8 Juli. Dia sudah memimpin TNI sejak 30 Agustus 2013 setelah diangkat Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.