Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Bantah Disebut Menolak Lapor Harta Kekayaan

Kompas.com - 02/06/2015, 14:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso membantah jia dia disebut menolak melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi merasa pernyataannya soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), telah diputarbalikan oleh media.

"Saya tidak pernah katakan saya tidak akan mengisi LHKPN, kan sudah dari awal, tetapi kenapa sebutnya demikian? Kemarin saya ditanya oleh beberapa teman media, dan saya tahu media itu, ternyata suara saya dibalik. Terus terang saja ini bukti fitnah buat saya," ujar Budi saat ditemui seusai peresmian Prakarsa Anak Bhayangkari di Graha Purna Wira, Jakarta, Selasa (2/6/2015).

Budi mengatakan, perihal LHKPN, beberapa media telah digunakan oleh kepentingan suatu kelompok yang dengan sengaja ingin menjatuhkan dirinya dari jabatan Kepala Bareskrim.

Hal itu lantaran saat ini Bareskrim Polri tengah menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi. [Baca: Budi Waseso Tak Mau Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK]

Meski demikian, ia menyatakan tidak akan mempermasalahkan mengenai pemberitaan yang menyebut bahwa ia tidak akan melapor harta kekayaan. Menurut Budi, adalah hal yang wajar jika banyak pihak yang tidak senang terhadap dia.

"Tetapi ya sudahlah, saya tidak boleh emosional, inilah bukti memang ada yang ingin membalikkan untuk menjatuhkan saya. Apalagi Bareskrim ini khususnya sedang tangani kasus besar," kata Budi.

Dalam beberapa waktu terakhir banyak pihak yang mengkritik sikap Budi Waseso, karena sikapnya yang dianggap melanggar aturan.

Sebelumnya, dalam pemberitaan disebutkan bahwa Budi menolak untuk melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke KPK.

Budi meminta KPK untuk menelusuri sendiri harta kekayaannya. Ia membantah jika sikapnya itu bentuk ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dia beralasan, tidak melaporkan LHKPN bukanlah tindak pidana. Budi merasa akan lebih obyektif jika KPK yang menelusuri harta kekayaannya dibanding dia yang membuat laporan. Ia tidak mau LHKPN yang dilaporkannya malah memunculkan persoalan pada kemudian hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com