Menurut KY, Perlu Batasan agar Putusan Hakim Praperadilan Tak Saling Bertentangan

"Ya, sebaiknya begitu (ada batasan). Jangan sampai putusan praperadilan berbeda-beda, apalagi saling bertentangan," ujar Imam, melalui pesan singkat, Rabu (27/5/2015).

Imam mengatakan, putusan hakim yang berbeda-beda dapat menimbulkan polemik di masyarakat karena memunculkan ketidakpastian hukum. KY kerap menurunkan beberapa stafnya untuk memantau jalannya sidang, termasuk dalam sidang praperadilan untuk memantau ada atau tidaknya pelanggaran etik. KY menurunkan tiga stafnya untuk memantau jalannya sidang praperadilan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo.

Menurut Imam, pihaknya belum mempelajari secara mendetil hasil pantauan tersebut untuk melihat adanya dugaan pelanggaran etik.

"Masih disusun hasil pantauannya dan nantinya akan dianalisa. Jadi belum sampai pada kesimpulan ada atau tidaknya pelanggaran etik," kata Imam.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo terhadap KPK. Seperti dikutip Kompas, dalam putusannya, Haswandi menyatakan, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Hadi Poernomo batal demi hukum dan harus dihentikan. Ini karena penyelidik dan penyidik KPK yang saat itu bertugas mengusut kasus Hadi sudah berhenti tetap dari kepolisian dan kejaksaan.

Mereka juga dinilai belum berstatus sebagai penyelidik dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) meski telah diangkat secara resmi oleh KPK. Hadi Poernomo merupakan orang ketiga yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, yang kemudian penetapan itu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dua orang lainnya adalah Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.

Penetapan tersangka Budi Gunawan dinyatakan tidak sah oleh hakim PN Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, pada 16 Februari 2015. Putusan itu memunculkan polemik karena Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa obyek praperadilan terbatas pada penangkapan, penahanan, dan penghentian penuntutan. Namun, menurut Sarpin, dengan tidak disebutkan, bukan berarti penetapan tersangka bukan obyek praperadilan.

Pada 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan, penetapan tersangka, bersama dengan penggeledahan dan penyitaan, adalah objek praperadilan. Putusan MK tersebut menjadi dasar hakim PN Jakarta Selatan, Yuningtyas Upiek K, ketika pada 13 Mei 2015 mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.