Politisi PKS Minta KPK Koreksi Diri Setelah Kalah di Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al-Habsyi, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi harus mulai berbenah setelah tiga kali kalah dalam sidang gugatan praperadilan.

"Tiga kali kalah di pengadilan itu menyakitkan, apalagi dikalahkan dalam proses praperadilan," kata Al-Habsyi saat dihubungi, Rabu (27/5/2015).

Dari tujuh gugatan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga di antaranya menghasilkan putusan bahwa penetapan tersangka oleh KPK tidak sah. Putusan itu muncul pada praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, dan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo.

Adapun putusan yang menolak gugatan termohon terjadi pada empat sidang lainnya, yakni atas tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, eks anggota DPR RI Sutan Bhatoegana, serta mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. KPK juga menang dalam sidang praperadilan mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmo Martoyo.

Al-Habsyi mengatakan, kekalahan KPK dalam sidang praperadilan itu menunjukkan bahwa ada penetapan tersangka yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan ada pula yang dilakukan tanpa ada bukti permulaan yang cukup.

"Hal ini tentunya harus menjadi koreksi untuk KPK, ke depan harus lebih dipastikan bahwa penetapan tersangka sesuai dengan aturan yang ada," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa penetapan tersangka dapat dijadikan sebagai obyek prapreadilan sebagaimana putusan Nomor: 21/PUU-XII/2015. Putusan MK tersebut akan menjadi tantangan bagi KPK untuk mempertahankan argumennya mengenai status tersangka di depan pengadilan.

"Karenanya, diperlukan quality control yang tinggi untuk memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan KPK terhadap seorang tersangka telah memenuhi kaidah aturan hukum yang berlaku," ucapnya.

Dalam sidang putusan gugatan praperadilan di PN Jaksel, Selasa (26/5/2015) kemarin, hakim tunggal Haswandi memutuskan bahwa penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Hakim menyatakan KPK telah melanggar prosedur dalam menetapkan seorang tersangka. Hadi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang pada 21 April 2015, atau bertepatan saat KPK menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor Sprindik-17/01/04/2014.