Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 4 Poin yang Diminta JK untuk Islah Golkar

Kompas.com - 24/05/2015, 14:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainuddin Amali, menyebut, ada empat hal yang telah disiapkan politisi senior Golkar, Jusuf Kalla, untuk menciptakan islah di tubuh Golkar.

Empat poin itu harus dipatuhi kedua kubu agar dapat mengikuti pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015.

"Pertama, (JK) minta agar kami mengedepankan kepentingan partai dan kader. Kedua, bekerja sama dalam menjaring," kata Amali di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (24/5/2015).

Terkait kriteria calon kepala daerah yang akan didaftarkan ke KPU, kata Amali, kedua kubu akan membahas hal itu secara bersama-sama. Kriteria ini nantinya akan disetujui oleh kedua belah pihak.

"Keempat, yang akan mengajukan calon adalah DPP yang diakui oleh KPU," ujarnya.

Ia menambahkan, hingga kini belum ada pertemuan yang dilakukan kubu Agung Laksono, baik dengan JK maupun Aburizal Bakrie. Hanya, ia mengatakan, pertemuan dengan JK akan digelar dalam waktu dekat.

"Kemungkinan minggu depan," kata dia.

Aburizal sebelumnya memastikan bahwa Partai Golkar akan mendaftarkan diri dan ikut berkompetisi dalam gelaran pilkada serentak. Persoalan siapa yang menjadi ketua umum, apakah dia atau Agung, tidak menjadi hambatan Golkar untuk melakukan islah dan mendaftar di pilkada. (Baca: Ical-Agung Sepakat Golkar Daftar Pilkada, soal Ketum Belakangan)

"Yang penting daftarkan saja. kalau sudah daftar dan sebagainya, baru keputusannya di tangan DPP. Nanti kita lihat DPP-nya siapa belakangan," kata Aburizal seusai berkunjung ke rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (23/5/2015).

Kubu Agung menyambut baik rencana islah. Namun, kubu Agung melakukan islah menggunakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan hasil Munas Jakarta. (Baca: Kubu Agung Mau Islah asal Dapat Jabatan Ketum)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Dijaga Prajurit Puspom di Tengah Isu Penguntitan, Menko Polhukam: TNI Memang Ada di Sana

Kejagung Dijaga Prajurit Puspom di Tengah Isu Penguntitan, Menko Polhukam: TNI Memang Ada di Sana

Nasional
Addin Jauharuddin Dilantik Jadi Ketum Gerakan Pemuda Ansor 2024-2029

Addin Jauharuddin Dilantik Jadi Ketum Gerakan Pemuda Ansor 2024-2029

Nasional
Komisi III Buka Kans Panggil Kabareskim soal Kasus Vina Cirebon

Komisi III Buka Kans Panggil Kabareskim soal Kasus Vina Cirebon

Nasional
KPK Sebut Putusan Sela yang Bebaskan Gazalba Saleh Ngawur dan Konyol

KPK Sebut Putusan Sela yang Bebaskan Gazalba Saleh Ngawur dan Konyol

Nasional
Saksi Sebut Sekjen Hermawi Taslim Tahu Acara Partai Nasdem Dibiayai Kementan Rp 850 Juta

Saksi Sebut Sekjen Hermawi Taslim Tahu Acara Partai Nasdem Dibiayai Kementan Rp 850 Juta

Nasional
Penampakan Caleg PKS Tersangka Narkoba Tiba di Bareskrim

Penampakan Caleg PKS Tersangka Narkoba Tiba di Bareskrim

Nasional
Ingin Khofifah Gandeng PDI-P di Pilkada Jatim, Said: Alangkah Baiknya Jatim Itu Belah Semangka

Ingin Khofifah Gandeng PDI-P di Pilkada Jatim, Said: Alangkah Baiknya Jatim Itu Belah Semangka

Nasional
Pemilik Burj Khalifa Temui Prabowo, Ingin Bangun Pariwisata Indonesia

Pemilik Burj Khalifa Temui Prabowo, Ingin Bangun Pariwisata Indonesia

Nasional
Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, asal...

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, asal...

Nasional
Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Nasional
Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com