Srikandi Pansel KPK, Kejutan yang Menyenangkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Populi Center Nico Harjanto menilai penunjukan sembilan perempuan menjadi Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai kejutan menyenangkan. Ia menengarai ada pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam penunjukan itu.

"Ini ada makna yang ingin disampaikan Jokowi. Untuk melahirkan komisioner KPK, perlu rahim yang baik. Ini simbolisasi yang luar biasa," ujar Nico dalam diskusi bersama Smart FM di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Menurut Nico, terpilihnya Pansel KPK memunculkan keterkejutan publik. Itu karena sebelumnya beredar sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menjadi anggota Pansel KPK. Beberapa di antaranya dianggap bermasalah karena dianggap kontra terhadap KPK.

"Kita mengalami surprise, tapi kejutan yang menyenangkan. Nama-nama yang kemarin disebutkan sama sekali tidak masuk," kata Nico.

Nico mengatakan, pemilihan tokoh-tokoh perempuan sebagai Pansel KPK semestinya tidak lagi dipermasalahkan. Kinerja pansel semestinya dilihat dari objektivitas mereka untuk memilih komisioner KPK, bukan perkara gender. Yang terpenting, anggota Pansel KPK bebas dari afiliasi dengan partai politik dan memiliki keberagaman latar belakang disiplin ilmu.

"Mereka harus memiliki keahlian yang saling menunjang karena pemberantasan korupsi itu dari hulu ke hilir, mulai pencegahan sampai penuntutan," kata dia.

Presiden Jokowi menunjuk sembilan orang dari berbagai disiplin ilmu yang masuk dalam Pansel KPK. Selain mayoritas diisi oleh orang yang berlatar belakang pemerintahan serta akademisi, seluruh anggota Pansel itu adalah perempuan. Mereka akan bekerja mencari pimpinan KPK terbaik untuk menggantikan posisi pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2015.

Pansel ini terdiri atas Destry Damayanti (ekonom, ahli keuangan dan moneter), Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara), Harkrituti Haskrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham), Betti S Alisjahbana (ahli IT dan manajemen), Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang). Selain itu, ada Supra Wimbarti (ahli psikologi SDM dan pendidikan), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas), dan Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).