Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indriyanto: Kanker Saja Saya Tidak Takut, apalagi Kriminalisasi

Kompas.com - 22/05/2015, 22:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Indriyanto Seno Adji, mengaku tidak takut terhadap upaya kriminalisasi yang ditujukan kepada KPK. Menurut dia, bahkan kanker yang dideritanya lebih berbahaya dibandingkan dengan upaya kriminalisasi tersebut.

"Saya cancer saja tidak takut mati, apalagi kriminalisasi. Untuk saya, cancer lebih kejam dari kriminalisasi," kata Indriyanto di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Indriyanto menegaskan ucapannya terdahulu bahwa ia siap mundur jika penyidik KPK, Novel Baswedan, ditahan oleh Bareskrim Polri. Ia mengaku berani mengambil risiko sebesar itu jika ada pihak yang mengganggu lembaga anti-korupsi tersebut.

"Dulu saya yang diragukan, tetapi sekarang saya akan hadapi apa pun risikonya," kata Indriyanto.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, KPK menjaga diri dari kriminalisasi dengan memegang teguh ketentuan hukum sesuai undang-undang. Menurut dia, pimpinan KPK yang terpilih pada periode selanjutnya harus mengabdi penuh kepada negara.

"Kalau setengah-setengah jangan masuk ke sini. Sudah risiko tugas. Yang penting ada aturan dan kehati-hatian karena, dalam tugas, outcome harus jadi orientasi," kata Zulkarnain.

Diketahui, dua pimpinan KPK, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, kini dinonaktifkan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Abraham dijerat kasus dugaan pemalsuan dokumen, sementara Bambang merupakan tersangka dalam kasus dugaan memengaruhi saksi untuk memberikan keterangan tidak benar dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Novel Baswedan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan di Bengkulu. Dua Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain, juga dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan dugaan tindak pidana yang berbeda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com