Pertaruhkan Nama Baik Perempuan, Pansel KPK Harus Kerja Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai memiliki alasan tersendiri dalam menunjuk sembilan perempuan untuk menjadi anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan presiden seakan ingin menegaskan bahwa perempuan juga mampu mengisi ruang-ruang sentral di republik ini.

"Tugas ini adalah pertaruhan nama baik kaum perempuan Indonesia yang diwakili oleh Pansel untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar mampu melakukan seleksi secara independen serta profesional, tanpa ada tekanan dari pihak manapun," kata Ketua DPP Partai Hanura Miryam S Haryani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Ketua Umum Srikandi Hanura ini menilai, sejauh ini masyarakat luas menanggapi secara positif Pansel KPK yang dibentuk Jokowi. Artinya, memang kredibilitas serta kapasitas pansel ini mumpuni untuk melaksanakan tugas yang akan dibebankan.

"Ini sangat menarik saya kira, di tengah masih seringnya perempuan dinomorduakan di Indonesia," ujar Miryam.

Akan tetapi, lanjut dia, kaum perempuan juga tidak perlu terlalu berbangga diri. Karena pada dasarnya hal ini merupakan sesuatu yang biasa di dalam sebuah negara demokrasi, di mana setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peluang yang sama dalam membangun bangsa dan negara.

"Kepercayaan ini hanya perlu dibuktikan dengan hasil kerja yang baik dan menghasilkan calon pimpinan KPK yang benar-benar layak untuk menempati posisi itu," ujar Bendahara Fraksi Hanura di DPR itu.