Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Jamin Keamanan Pengungsi Rohingya

Kompas.com - 22/05/2015, 08:32 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian RI menjamin keamanan pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia. Pemerintah RI dan Malaysia sepakat untuk menampung sementara pengungsi Rohingya hingga proses resettlement dan repatriasi para pengungsi diselesaikan komunitas internasional dalam waktu satu tahun.

"Ya kan tentu kita jamin keamanannya, kan pemerintah sudah memutuskan bahwa ditampung paling lama satu tahun. Nanti mudah-mudahan ada solusi. Tapi, selama di sini kan keamanannya pasti kita jamin," kata Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti di Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Polri juga menjamin keamanan warga lokal mengingat kemungkinan adanya gesekan antara warga lokal dan pengungsi Rohingya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedho Edhy mengakui adanya potensi konflik sosial antara pengungsi dan warga lokal. Pengungsi Rohingya yang menetap di Indonesia dalam jangka waktu lama dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga lokal, apalagi jika para pengungsi tersebut banyak memperoleh bantuan dana dari pihak luar.

"Mungkin awalnya mereka masih akur. Namun, nanti, sementara mereka mendapatkan dana, sedangkan penduduk lokal, apalagi penduduk miskin, tidak mendapatkan apa-apa, maka kecemburuan bisa terjadi," ujar Tedjo.

Oleh karena itu, pemerintah akan menangani para pengungsi dengan komprehensif. Para pengungsi tersebut akan ditampung di lokasi yang baik.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali mendata para pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia. Pemerintah hanya menampung pengungsi yang terusir dari negaranya karena perlakuan diskriminatif. Namun, bagi pengungsi yang datang dengan motif mencari pekerjaan, pemerintah akan mengembalikan mereka ke negara asal.

Diperkirakan, ada 1.700 pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia, sementara yang masih berada di laut jumlahnya kurang lebih 7.000 orang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir menyampaikan bahwa target utama pemerintah saat ini adalah menarik 7.000 pengungsi ini untuk segera tiba di daratan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com