Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Diundang Jokowi, HMI Nyatakan Tetap Turun ke Jalan pada 20 Mei

Kompas.com - 18/05/2015, 23:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam M Arief Rosyid Hasan mengungkapkan pihaknya akan mengerahkan seluruh kader HMI untuk melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu (20/5/2015) sebagai peringatan gerakan reformasi. Rencana itu tak akan berubah meski dirinya bersama alumni lintas perguruan tinggi diundang Presiden Joko Widodo pada Senin (18/5/2015) malam ini.

"Saya kira nggak (berubah), kita jamin itu. Kami akan tetap menyerukan kader seluruh Indonesia untuk melakukan demo," ujar Ketua Umum PB HMI M Arief Rosyid Hasan usai bertemu Jokowi di Istana Negara.

Rosyid mengungkapkan ada tiga hal utama yang akan diangkat dalam aksi unjuk rasa yakni terkait politik, ekonomi, dan pemuda. Di bidang politik, Rosyid menyatakan HMI akan menyerukan soal adanya "penumpang gelap" di sekeliling Jokowi.

"Soal penumpang gelap yang kami 'cium', banyak yang berupaya ganggu independensi Jokowi," ujar dia.

Selain itu, HMI juga akan menyoroti soal ekonomi terkait dengan kebijakan melepaskan harga bahan bakar minyak ke pasar. HMI berpendapat bahwa langkah itu sama saja mengabaikan masyarakat menengah ke bawah.

"Ketiga, soal pengarustamaan pemuda. Ini yang langsung direspon Jokowi. Jokowi menyatakan akan buat forum resmi untuk berdialog dengan pemuda," ucap dia.

Rosyid memperkirakan peserta aksi unjuk rasa pada 20 Mei mendatang mencapai ribuan orang. Nantinya, HMI bergabung dengan badan eksekutif mahasiswa berbagai daerah untuk turun ke jalan. Mereka menyatakan akan menjadi garda terdepan sebagai pengawal jalannya pemerintahan yang demokratis.

Sebelumnya, beredar informasi secara berantai akan aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada 20 Oktober. Selain peringatan reformasi, pesan itu juga menyisipkan isu pelengseran Jokowi yang dianggap gagal memperbaiki kondisi perekonomian menjadi lebih baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com