Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Pertamax Batal Naik, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi

Kompas.com - 15/05/2015, 12:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pertamina batal menaikkan harga jual bahan bakar khusus (BBK), Jumat (15/5/2015). Terkait pembatalan ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pemerintah harus melakukan pertimbangan matang sebelum mengumumkan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

"Harus ya direncanakan dulu matang. Kalau tidak dinaikkan, seharusnya tidak diumumkan terlebih dahulu, dipersiapkan yang baik matang," kata Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Agus menilai, pembatalan kenaikan harga BBK oleh Pertamina karena kurangnya koordinasi antara tim ekonomi dan tim sosialisasi yang bertugas untuk mengumumkan hal tersebut. Koordinasi ini harus diperbaiki sehingga kebijakan yang sebelumnya sudah disampaikan kepada masyarakat tak perlu dicabut, apalagi jika pencabutan itu disebabkan karena adanya kesalahan dalam perhitungan.

Lebih jauh, ia mengatakan, pemerintah saat ini berbeda dengan pemerintah sebelumnya dalam hal kebijakan BBM. Menurut dia, kebijakan pemerintah saat ini yang menyerahkan kepada mekanisme pasar dalam menentukan harga jual BBM membuat harga menjadi fluktuatif.

"Terjadi fluktuasi. Fluktuasi ini harus diambil average-nya, harus diambil dengan teori ekonomi yang cukup matang sehingga bisa diperhitungkan sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya, PT Pertamina berencana menaikkan harga BBK. Harga Pertamax di Jakarta menjadi Rp 9.600 per liter, atau naik Rp 800 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Plus naik menjadi Rp 10.550 per liter, Pertamina Dex menjadi Rp 12.200 per liter, dan Biosolar keekonomian menjadi Rp 9.200 per liter.

Pada 1 Mei 2015 lalu, Pertamina telah menaikkan harga jual Pertamax dari Rp 8.600 per liter menjadi Rp 8.800 per liter. VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro membenarkan kenaikan harga Pertamax, seperti dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (14/5/2015).

"Benar (naik)," kata Wianda.

Dia mengatakan, harga Pertamax naik Rp 800 per liter. Sebab, sesuai perhitungan perseroan, harga indeks pasar naik 9,7 persen. "Penguatan dollar AS juga menjadi acuan kami," ucap Wianda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com