Kritik PBB Tak Berdaya, Jokowi Dapat Tepuk Tangan Meriah di KAA

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mendapat sambutan tepuk tangan meriah dari peserta sidang Konferensi Asia Afrika 2015 ketika menyampaikan pidato pembukanya, Rabu (22/4/2015), di Jakarta. Dalam pidatonya, Jokowi mengkritik ketidakberdayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menghadapi ketimpangan global.

Awalnya, Jokowi memaparkan kondisi dunia saat ini yang masih sarat dengan ketidakadilan dan kesenjangan. Negara Asia Afrika saat ini juga masih bergulat dengan kesejahteraan dan kemakmuran.

Di sisi lain, negara-negara kaya jumlahnya hanya sekitar 20 persen dari penduduk dunia. Penduduk paling besar justru berada di kawasan Asia Afrika, tetapi dengan kondisi penduduknya yang berada dalam kemiskinan.

"Makin kentara ketika PBB tidak berdaya, mandat PBB telah menafikan keberadaan badan dunia. Oke, kita bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB," kata Jokowi yang langsung mendapat tepuk tangan meriah.

PBB, kata Jokowi, harus berfungsi optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi semua bangsa. (Baca: Jokowi: Perjuangan Negara Asia-Afrika Belum Selesai)

"Bagi saya, ketidakseimbangan global semakin menyesakkan dada," ucap dia.

Jokowi pun menyinggung soal utang KAA terhadap rakyat Palestina yang masih belum merdeka. Dia melihat saat ini dunia seakan tak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina.

"Kita tidak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palestina. Kita harus mendukung sebuah negara Palestina yang merdeka," ujar Jokowi yang kembali disambut sorak-sorai tepuk tangan.

Hadir dalam pembukaan sidang KAA kali ini adalah 21 kepala negara dan kepala pemerintahan. Mereka di antaranya Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Kamboja Hun Sen, Raja Swaziland Mswati III, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, dan Raja Jordania Abdullah II.

Sidang KAA 2015 ini akan berlangsung hingga Kamis (23/4/2015). Sidang tingkat pemimpin negara itu akan merumuskan keputusan dari hasil sidang-sidang yang dilakukan sebelumnya di level menteri dan kamar dagang.