Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FX Rudy: Waketum PDI-P Tak Perlu Ada, Mbak Puan Sudah Menteri Kok

Kompas.com - 01/04/2015, 14:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo menganggap tidak perlu ada wakil ketua umum di partainya. Rudy menanggapi kabar yang menyebutkan Puan Maharani akan menjadi Wakil Ketua Umum PDI-P, sebuah posisi yang belum pernah ada sebelumnya.

"Yang perlu itu ketua umum saja, ketua DPP, sekjen sudah. Ndak perlu ada waketum. Mbak Puan sudah jadi menteri kok," ujar Wali Kota Solo tersebut seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (1/4/2015).

Rudy memperkirakan Puan akan tetap mendapat posisi sebagai Ketua DPP PDI-P pada saat partai berlambang banteng itu menggelar Kongres IV pekan depan. Namun, Puan akan langsung nonaktif karena masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Rudy, jika Puan masih menjabat struktural partai, maka hal itu tidak akan bertentangan dengan kebijakan Jokowi yang melarang menterinya melepas jabatan politik.

"Lha ya sama saja toh nonaktif sama enggak urusi partai," ucap dia.

PDI-P akan menggelar kongres untuk memilih ketua umum pada 8-12 April 2015 di Denpasar, Bali. Kongres itu akan mengesahkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum. Hal tersebut juga merupakan mandat dari Rapat Kerja Nasional tahun 2014 di Semarang, Jawa Tengah.

Sebelum kongres berlangsung, muncul isu bahwa soal Puan akan kembali mendapatkan posisi strategis di partai tersebut. Muncul pula wacana pembentukan posisi wakil ketua umum, yang sebelumnya tidak pernah ada di PDI-P.

Politisi PDI-P, Effendi Simbolon, mendukung Puan mengisi jabatan wakil ketua umum PDI-P pada kongres mendatang. Menurut dia, sebagai politisi senior PDI-P, Puan mempunyai kapasitas yang layak untuk menduduki posisi penting itu.

Jika nantinya Puan terpilih sebagai wakil ketua umum, Effendi berharap Presiden Jokowi bisa memberi toleransi larangan rangkap jabatan di kabinetnya. Dengan begitu, Puan bisa tetap aktif di PDI-P meskipun menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com