Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara SBY: Nazaruddin Suka Asal Ngomong

Kompas.com - 31/03/2015, 13:54 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Kuasa hukum Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang, enggan pusing dalam menanggapi ucapan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Menurut dia, Nazaruddin kerap berbicara tanpa berdasarkan bukti.

"Itu kan asal ngomong. Dulu Pak Nazar juga bilang ada Rp 2 triliun uang Nazar di Singapura, tidak ada tuh sampai sekarang," ujar Palmer di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Nazaruddin sebelumnya menyatakan bahwa Grup Permai juga menyerahkan uang untuk membantu pendanaan bagi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden petahana pada Pemilu Presiden 2009. Menurut dia, pemenangan Pilpres bukan urusan SBY, melainkan tim sukses saat Pilpres.

"Dia bilang bahwa ada dana untuk pemenangan Pilpres. Kalau pemenangan Pilpres waktu itu kan urusannya tim sukses, bukan urusannya klien saya," kata Palmer.

Palmer meminta Nazaruddin untuk menghentikan manuver-manuver lewat ucapannya yang kerap menyebut keterlibatan pihak lain dalam kasusnya. Ia mengatakan, semestinya Nazaruddin fokus pada penyidikan kasusnya saja.

"Dulu pak komisioner, Pak Busyro (bilang) masih ada 35 perusahaan lagi yang harus diperiksa ke dia. Itu saja dulu diurus Nazar itu. Kenapa mengurus yang lain-lain?" ujar dia.

Sebelumnya, Nazaruddin menyebutkan bahwa pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus untuk Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali, merupakan salah satu proyek garapan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Uang dari proyek alkes tersebut, kata Nazaruddin, dikumpulkan untuk membantu pendanaan bagi SBY sebagai calon presiden petahana pada Pemilu Presiden 2009. (Baca: Nazaruddin Sebut Anas Garap Proyek Alkes Udayana untuk Bantu SBY pada Pilpres 2009)

Menurut dia, dana tersebut berasal dari Grup Permai. Nazaruddin menyebut grup usaha itu milik Anas. Sebaliknya, Anas menuding Grup Permai adalah milik Nazaruddin. "Uangnya nanti diserahkan untuk biaya bantu Pilpres SBY yang dibawa Anas," kata Nazaruddin.

Namun, Nazaruddin tidak menjelaskan berapa jumlah dana yang dialirkan untuk menyokong biaya pilpres untuk SBY.

Ia menyebut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang juga merupakan anak dari SBY sebagai orang yang mengetahui jumlah dana tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com