Jusuf Kalla: Perpres 26 Tak Berpotensi Reduksi Kewenangan Wapres

"Masak kamu harus tahu pembicaraan saya dengan Ppresiden?" ujar Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Sebagai Wapres, kata Kalla, dia selalu bertemu dengan Presiden untuk membicarakan permasalahan negara.

"Ya tentu kita harus berbuat yang terbaik lah untuk bangsa ini," sambung dia.

Saat ditanya mengenai kemungkinan perpres yang menambah kewenangan Luhut ini berpotensi mereduksi kewenangan Wapres, Kalla menepis anggapan tersebut.

"Enggak, enggak seperti itu," ujar dia.

Sebelumnya, Kalla mengakui ada sejumlah pertanyaan terkait substansi Perpres No 26/2015 agar koordinasi pemerintahan tetap berjalan. Ia khawatir terlalu banyak koordinasi antar-kementerian.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menepis anggapan bahwa keberadaan Kantor Staf Presiden dapat menimbulkan tumpang tindih, apalagi berpotensi mereduksi kewenangan Wapres. Sesuai dengan arahan Presiden, kata Andi, ada diferensiasi fungsi di antara instansi yang bertugas membantu Presiden.

Andi menyebutkan, Kantor Staf Presiden lebih mirip Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalopbang) pada era Presiden Soeharto, dan hampir sama dengan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) saat Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan, kehadiran Kantor Staf Presiden tak memangkas kewenangan lembaga lain.