Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Copot Komjen Budi Waseso karena Jadi Sumber Masalah

Kompas.com - 04/03/2015, 21:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Lingkar Madani, Ray Rangkuti, meminta Presiden Joko Widodo segera mencopot Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Budi Waseso. Ray menilai, kriminalisasi yang dilakukan Polri kepada pimpinan hingga penyidik KPK selama ini tak lepas dari peran Budi Waseso sebagai Kabareskrim. Hal tersebut disampaikan Ray bersama sejumlah pegiat antikorupsi lainnya kepada tim independen KPK-Polri.

"Buwas dicopot saja dari Kabareskrim dan ditunjuk lagi saja Kabareskrim yang lama. Buwas ini menjadi sumber masalah," kata Ray Rangkuti, usai pertemuan di Gedung DKPP, Rabu (4/3/2015) malam.

Hadir dalam pertemuan tersebut lima anggota tim independen yakni Jimly Asshidiqqie, Hikmahanto Juwana, Erry Riyana Hardjapameas, Tumpak H Panggabean dan Bambang Widodo Umar. Adapun Ray ditemani sejumlah pegiat antikorupsi lain, seperti Koordinator Kontras Haris Azhar, aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bahrain, dan tokoh lintas agama Benny Susetyo.

Dengan digantinya Budi Waseso, Ray yakin perlahan lahan akan terjadi reformasi di institusi kepolisian. Ray menilai, kepolisian saat ini sudah melenceng dari tugas dan fungsi utamanya, yakni melayani masyarakat.

"Melihat tabiat kepolisian, kita cemas. Padahal berulang kali Presiden bilang jangan ada kriminalisasi, tapi nyatanya kriminalisasi jalan terus," ucapnya.

Tak hanya mencopot Budi Waseso, Ray juga meminta agar Presiden turun tangan menyelesaikan kasus yang menjerat pimpinan hingga penyidik KPK di kepolisian. Selain itu, kepada tim sembilan, Ray juga meminta agar presiden segera mencabut perppu penetapan Plt KPK Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji. Dia menilai, dua pimpinan baru KPK itu justru memperburuk keadaan.

"Kasus Budi Gunawan justru dilimpahkan ke Kejaksaan Agung," ujar Ray.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com