Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/02/2015, 14:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengakui dirinya melarang penyidik KPK, Novel Baswedan untuk memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Polri. Menurut Ruki, hal itu menjadi tanggung jawab dirinya sebagai atasan Novel.

"Novel Baswedan kan anak buah saya di KPK. Masa saya nggak boleh melindungi anak buah saya. Ya kan?" kata Ruki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Menurut Ruki, proses hukum terhadap Novel lebih baik diputuskan langsung di pengadilan. Sebelum kasus itu sampai ke pengadilan, mantan perwira tinggi Polri itu merasa berhak melarang anak buahnya untuk menjalani pemeriksaan. (baca: Ada Kegiatan Lain, Novel Baswedan Tak Penuhi Panggilan Bareskrim)

"Saya kan punya kewajiban, kalau saya membiarkan anak buah saya, apa gunanya saya jadi Plt (pelaksana tugas). Salah satu tugas pimpinan adalah melindungi, memprotes dan mem-protect bawahan saya," tukas Ruki yang pernah menjadi Ketua KPK periode pertama itu.

Kepolisian kembali membuka kasus Novel di tengah kisruh dengan KPK. Pihak Kepolisian beralasan mengusut kasus itu lantaran kasusnya hampir kadaluarsa. Kasus penganiayaan terhadap tersangka pencuri sarang burung walet terjadi pada 2004 silam. (baca: Polri: Tahun Depan Kasus Novel Kedaluwarsa, Makanya Diproses)

Ketika itu, Novel baru empat hari menjadi Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu. Suatu hari, anggotanya menganiaya tersangka pencuri sarang burung walet. Saat itu Novel tidak ada di tempat kejadian perkara.

Namun, belakangan, dia disalahkan lantaran dianggap bertanggungjawab atas perilaku anak buahnya. (baca: Pakar Pidana: Kasihan, Novel Baswedan Jadi Korban Permainan...)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com