Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Khawatirkan Permintaan Ruki Tambah Penyidik Baru dari Polri

Kompas.com - 21/02/2015, 17:12 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch mengingatkan agar penyediaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Polri disesuaikan dengan kebutuhan KPK. Proses seleksi penyidik tambahan tersebut juga harus sama dengan proses yang biasanya dilakukan KPK.

"Ini suatu tawaran positif, tetapi harus ada suatu kajian yang mendalam apakah KPK butuh penyidik tambahan atau tidak," kata peneliti ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).

Ia menanggapi langkah pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang meminta kepada Wakapolri Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyediakan 50 penyidik Polri untuk KPK. Permintaan itu disampaikan Ruki dalam pertemuannya dengan Badrodin yang juga calon Kepala Polri pada Jumat (20/2/2015) malam.

Atas permintaan Ruki tersebut, Badrodin pun menyetujuinya. Sementara itu, Emerson menilai transfer penyidik dari Polri ke KPK tersebut harus tetap diwaspadai di tengah polemik antara KPK dan Polri yang terjadi setelah KPK menetapkan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka.

Jangan sampai, kata Emerson, kemunculan para penyidik baru tersebut nantinya malah menimbulkan kecurigaan jika Polri ingin mengamankan kasus Budi serta kasus terkait Kepolisian lainnya.

"Kasus perwira tinggi polisi sedang diproses seperti simulator SIM, suap BG (Budi Gunawan), BLBI, jangan sampai kehadiran penyidik-penyidik baru ini justru menimbulkan kecurigaan ada upaya mengambil ini," ucap Emerson.

Ia juga mengatakan bahwa KPK lah yang akan menentukan butuh tidaknya penyidik dari Kepolisian dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi ke depannya. "Jadi yang menentukan butuh tidaknya internal KPK. Dia butuh atau tidak saat ini merekrut penyidik baru atau cukup penyidik internal," ujar Emerson.

ICW juga mendorong agar KPK tetap menangani kasus Budi Gunawan. Emerson mengatakan bahwa pihaknya menolak opsi yang dimunculkan Ruki agar kasus Budi Gunawan dilipmpahkan ke lembaga penegak hukum lainnya.

ICW yakin KPK memiliki bukti kuat untuk menetapkan Budi sebagai tersangka meskipun hakim praperadilan menyatakan penetapan Budi sebagai tersangka tidak sah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com