Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kini, Nasdem Melunak Sikapi Polemik Budi Gunawan

Kompas.com - 13/02/2015, 13:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Fraksi Partai Nasdem di DPR mulai melunak menyikapi polemik pergantian kepala Polri. Keputusan dilantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri kini dipasrahkan pada Presiden Joko Widodo.

Ketua Fraksi Nasdem di DPR, Victor Laiskodat, menyampaikan, Nasdem akan menghormati keputusan apa pun yang diambil Jokowi terkait Budi Gunawan. Victor memandang Jokowi memiliki pertimbangan mendalam terkait keputusan yang akan diambilnya.

"Itu hak prerogatif beliau sebagai Presiden. Mungkin kalau membatalkan, Presiden berpikir pelantikan Budi Gunawan akan memunculkan masalah yang lebih serius, konflik KPK-Polri jadi berkepanjangan misalnya," kata Victor di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Namun, kata Victor, Presiden Jokowi harus menyampaikan pertimbangan dan alasan secara gamblang jika keputusan yang diambil adalah membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Secara prinsip, Victor tak melihat ada pelecehan pada parlemen jika Jokowi membatalkan pelantikan Budi. (Baca: Hanya PDI-P dan Nasdem yang Beri Masukan Calon Kapolri kepada Jokowi)

"Persetujuan pengangkatan Budi itu dilakukan oleh parlemen, tapi kalau melantik dianggap menimbulkan masalah serius, seharusnya itu jadi hak prerogatif Presiden," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengakui bahwa pada awalnya Nasdem bersikeras meminta Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan. Alasannya adalah untuk menjalankan proses ketatanegaraan karena DPR telah menyetujui Budi sebagai Kapolri. Presiden kemudian melantiknya.

"Kita waktu itu minta agar ada kepastian. Tetapi, kalau ditanya prosedural ketatanegaraannya memang harus dilantik, setelah itu boleh diberhentikan. Tapi kalau Presiden melihat ada pertimbangan lain, itu prerogatif," pungkas Victor.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya mengaku mendukung Budi Gunawan segera dilantik sebagai Kapolri. Menurut Surya, apabila pemerintah taat pada aturan ketatanegaraan yang ada, Budi Gunawan harus segera dilantik. (Baca: Seusai Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dukung Budi Gunawan Segera Dilantik Jadi Kapolri)

"Ini kan masalahnya dilantik atau tidak dilantik kan. Kalau saya, saya bilang, saya lantik!" kata Surya.

Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung sebelumnya mengatakan bahwa Presiden akan bertemu elite Koalisi Indonesia Hebat di Solo, Jawa Tengah, hari ini. Pertemuan digelar untuk membahas polemik pergantian Kapolri. (Baca: Hari Ini, Jokowi Akan Bertemu Elite KIH Bahas Budi Gunawan di Solo)

Presiden Jokowi sempat berjanji akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian Kapolri pada pekan ini. Namun, persidangan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan hingga saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Budi mempermasalahkan penetapan tersangka kepadanya oleh KPK. Hakim baru akan membaca putusan pada awal pekan depan.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah mempersiapkan empat calon kapolri yang baru. Jika Presiden memutuskan tidak melantik Budi Gunawan dan melakukan proses ulang calon kapolri, Kompolnas tinggal menyerahkan keempat calon tersebut kepada Presiden. (Baca: Jika Budi Gunawan Tak Dilantik, Ini Empat Calon Kapolri yang Diusulkan Kompolnas)

Empat nama yang persiapkan oleh Kompolnas ialah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Priyatno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri), dan nama baru di jajaran bintang tiga, yaitu Komjen Budi Waseso (Kabareskrim Polri).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com