Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2015, 09:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto menilai, mulusnya jalan calon Kepala Polri Komjen Budi Gunawan merupakan bagian dari permainan politik oleh partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Menurut dia, partai oposisi "bermain cantik" dengan membiarkan Budi yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi melengganng. Kini, partai-partai oposisi menjadi penonton dari kisruh pencalonan Budi Gunawan.

"Ini political game dan di komponen itu oposisi bermain. Saat ini mereka kadang jadi pemain, kadang jadi penonton," ujar Heri, Kamis (29/1/2015).

Heri mengatakan, partai di luar koalisi pendukung Presiden Joko Widodo turut ambil bagian sebagai pemain dari rentetan peristiwa yang terjadi sebagai imbas dari pencalonan Budi. Mereka, kata Heri, memanfaatkan kewenangan secara legal formal.

"Mereka jadi pemain dengan mendorong Budi. Aspek legal formal sudah dijalankan, sekarang terserah Presiden," kata Heri.

Padahal, kata Heri, kemungkinan Jokowi berharap DPR tidak meloloskan Budi karena sudah memprediksi konflik apa yang akan terjadi jika Budi tetap dilantik.

"KMP setuju, yang pusing Jokowi karena melantik kewenangan Jokowi. KMP sekarang diam saja bagaikan jadi penonton dan orang pengusung Jokowi yang malah ribut," kata Heri.

Heri mengatakan, KMP juga melihat peluang dari konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri untuk merancang strategi dan menyusun skenario dalam upaya menyerang pemerintah.

"Situasi ini terjadi dengan sendirinya, dalam politik selalu ada celah dan strategi. Siapa yang berhasil memainkan dengan cantik, itu yang menang," ujar Heri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com