Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seskab: Presiden Tidak Punya atau Pegang Akun Twitter dan Facebook

Kompas.com - 28/01/2015, 10:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak memiliki akun di media sosial, baik itu Twitter maupun Facebook. Andi menegaskan, kegiatan maupun pernyataan resmi Presiden disampaikan melalui situs web Sekretaris Kabinet ataupun Sekretariat Negara.

"Presiden tidak memiliki atau memegang akun apa pun, baik itu Twitter maupun Facebook. Pihak Istana menggunakan secara resmi menyalurkan berita kegiatan Presiden itu di (situs web) Setneg/Setkab," ujar Andi di Istana Kepresidenan, Selasa (27/1/2015) malam.

Selain Jokowi, kata Andi, Ibu Negara Iriana juga tak memiliki akun Facebook. Kalaupun ada akun Twitter atau halaman Facebook yang telah diverifikasi atas nama Jokowi, Andi mengatakan bahwa keberadaan akun tersebut dinilai tidak mengganggu.

"Tidak ada larangan juga‎. Sejauh ini, tidak ada pernyataan dari pemilik akun itu bahwa merepresentasikan Presiden," kata Andi saat ditanya soal kemungkinan langkah hukum yang diambil pihak Istana.
 
Saat ini, halaman Facebook yang diverifikasi atas nama Joko Widodo telah mendapat like dari 2.117.973 pengguna Facebook. Dari laman ini, netizen bisa mengakses berbagai kegiatan Presiden yang disertai dengan foto-foto yang cukup eksklusif.

Di halaman itu pula, Jokowi kerap membuat status dengan menggunakan kutipan kiasan berbahasa Jawa atau kutipan dari novel sastra karya Pramoedya Ananta Toer. Saat Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menyebut bahwa ada upaya "pembersihan orang-orang dekatnya" di jajaran pemerintahan, akun ini pun membuat klarifikasi seolah-olah pernyataan datang resmi dari Presiden Jokowi.
 
Hingga kini, tak diketahui pasti siapa yang mengelola akun yang telah terverifikasi tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com