Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Motif Kekuasaan di Balik Konflik KPK Vs Polri

Kompas.com - 27/01/2015, 18:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —Kisruh KPK dan Polri dinilai menyimpan motif kekuasaan yang sangat kental. Pada saat bersemangat memberantas korupsi, tiba-tiba KPK dihambat dengan kriminalisasi yang sistematis. Pimpinan KPK dilaporkan telah terlibat sejumlah persoalan hukum.

"Ini tidak berdiri sendiri. Tentu ada motif kekuasaan yang ingin diraih," kata Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing, Selasa (27/1/2015).

Partai penguasa dinilainya tak terima dengan semangat KPK yang getol memberantas korupsi di tingkat elite. Mereka ingin agar kepentingannya melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri berjalan mulus.

Emrus menjelaskan, ada orang-orang penentu di baliknya. Mereka adalah pemimpin parpol pengusung Jokowi pada pilpres kemarin. Kemudian, ada individu yang kuat dan berpengaruh. Di PDI-P, ada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Di Nasdem, ada Surya Paloh. Kemudian, ada Jusuf Kalla dan sejumlah figur yang dinilainya cukup menjadi sorotan dalam kasus ini. "Mereka disebut 'king maker'," imbuh Emrus.

Mereka memang menjadi penyokong Jokowi untuk menang pada pilpres kemarin. Namun, mereka tak perlu mengatur jalannya pemerintahan saat ini. "Soal Kapolri misalnya, boleh saja mengusulkan, tetapi tak boleh memaksa. Biarkan Presiden menentukan dengan bijak," imbuh Emrus.

Pemilihan kepala Polri selama ini terlalu politis karena melibatkan banyak pihak. Secara normatif, Kompolnas memberi penilaian. Namun, secara politis, ada kekuatan politik yang dimainkan para "king maker" untuk menentukan nama-nama kepala Polri. "Akhirnya, banyak yang tersita untuk kepentingan politik ini," kata Emrus.

Pihaknya mengimbau agar semua pihak berkepala dingin dalam menyikapi situasi yang ada. Jangan sampai kekisruhan antara Polri dan KPK semakin diperuncing lagi. Keduanya harus bisa berdampingan agar penegakan hukum berjalan dengan baik. (Husein Sanusi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com