Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ratna: Saya Tidak Pernah Dipaksa BW

Kompas.com - 26/01/2015, 13:58 WIB

PANGKALAN BUN, KOMPAS — Ratna Mutiara (52), saksi dalam kasus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010, mengaku tidak pernah dipaksa Bambang Widjojanto untuk memberikan keterangan palsu saat persidangan di Mahkamah Konstitusi.

"Saya hanya pengurus yasinan dan saya mendapat info dari masyarakat. Apa yang saya dengar, saya lihat, dan rasakan, ya, saya sampaikan," kata Ratna di rumahnya, di Desa Kebun Agung, Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Minggu (25/1/2015).

Seperti diberitakan Kompas, Sabtu (24/1/2015), Ratna diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan memberikan keterangan palsu di MK. Pada 16 Maret, Ratna divonis lima bulan penjara.

Terkait dengan kesaksian Ratna itulah, Jumat kemarin, polisi menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) karena diduga menyuruh saksi menyampaikan keterangan palsu dalam persidangan di MK untuk kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat.

Saat itu, Ratna bersama 67 orang bersaksi untuk pasangan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. Bambang Widjojanto kala itu menjadi pengacara pasangan Ujang-Bambang.

Dalam kesaksiannya di MK, Ratna menginformasikan ada pembagian uang dan semacam ijazah berisi janji yang dilakukan pasangan Sugianto Sabran-Eko Soemarno. Pasangan ini, oleh KPU Kotawaringin Barat, ditetapkan sebagai pemenang pilkada. "(Pemberian uang) itu tidak saya lihat. Ijazah itu saya lihat langsung, tetapi saya tidak dapat," ujarnya.

Hal itulah, lanjut Ratna, yang membuat kesaksiannya di MK digugat pasangan Sugianto-Eko karena dinilai palsu. Terkait vonis yang diterimanya selama lima bulan, Ratna mengatakan, masa lima bulan itu adalah masa selama dia menjalani proses persidangan. "Jadi, lima bulan itu sampai sidang titik ketuk palu. Di situ, saya bebas," katanya.

Ratna mengatakan, dirinya tak mengajukan pembelaan karena enggan kasus itu menjadi berlarut-larut. "Lebih baik saya mengalah, saya ikhlas. Jaksanya juga mengatakan kalau ibu ikhlas menerima yang sekarang ini mudah-mudahan Tuhan membela ibu sampai kapan pun," ujarnya. Ratna menjalani persidangan pada Oktober 2010 hingga Maret 2011.

Ditanya mengenai apakah dalam putusan itu disebutkan bahwa Bambang Widjojanto mengarahkan dirinya untuk memberi kesaksian palsu, Ratna menjawab, "Tidak ada. Saya tidak dipaksa (Bambang)."

Beberapa hari sebelum bersaksi di MK, Ratna mengaku bersama 67 saksi lain dikumpulkan di sebuah rumah makan. "Saat itu, hanya disampaikan apa yang didengarkan, dirasakan, dilihat, itulah yang dijawab," katanya.

Ratna tidak mengetahui siapa nama dan peran orang yang menyampaikan nasihat itu karena saat itu ada banyak orang, termasuk dari Komnas HAM, ajudan calon bupati Ujang Iskandar-Bambang Purwanto, dan anggota LBH. "Sebagai saksi, kami diminta jangan sembarangan ngomong karena disumpah di bawah kitab suci," katanya.

Ratna Mutiara bersama Samlawi (57), suaminya, sehari-hari bekerja sebagai petani karet. Mereka datang ke Kalimantan Tengah mengikuti program transmigrasi pada 1990. Orangtua dari Aris (30), Angga (24), dan Desi (20) itu kini hidup di rumah kayu berukuran 10 meter x 12 meter, yang berada sekitar 70 kilometer dari Pangkalan Bun, ibu kota Kotawaringin Barat.

Selain menjadi pengurus yasinan dan pengurus TPA di Masjid Nurul Iklhas, Ratna juga dipercaya warga sekitar untuk jadi bendahara RT dan desa. (DKA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com