Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Saran Bambang Soesatyo kepada Jokowi Sikapi Kasus Budi Gunawan

Kompas.com - 16/01/2015, 13:42 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo sedang berada dalam posisi sulit untuk menentukan apakah akan melantik atau tidak Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Menurut Bambang, ada dua opsi yang bisa dilakukan Jokowi saat ini untuk menyikapi penetapan tersangka Budi.

"Sekarang yang menentukan Presiden, mau meneruskan pelantikan atau batalkan," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Bambang menuturkan, opsi pertama yang bisa dilakukan Jokowi adalah tetap melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri, tetapi dengan catatan Budi harus kooperatif dengan proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.

Menurut Bambang, meskipun Budi telah resmi menjadi kepala Polri, proses penyelesaian kasus harus terus berjalan.

"Tidak boleh ada hambatan penyelesaian kasus," kata Bambang.

Opsi kedua, lanjut Bambang, adalah menunda pelantikan Budi Gunawan dan mengangkat Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas sementara. Selagi Badrodin menjabat sebagai Plt, proses hukum terhadap Budi harus segera dilaksanakan hingga tuntas.

"Tapi, Plt tidak boleh lama-lama. KPK juga harus percepat proses hukum terhadap Budi Gunawan," ucap Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali tersebut.

Bambang menambahkan, KPK juga harus mempercepat pemeriksaan Budi Gunawan karena KPK tidak bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). KPK harus segera menyerahkan berkas perkara ke pengadilan agar pengadilan segera memutuskan apakah Budi Gunawan bersalah atau tidak.

"Nanti pengadilan yang menentukan sangkaan KPK ini benar atau pembelaan Budi Gunawan yang benar," ucap Bambang.

Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menyatakan sikapnya terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi sempat mengungkapkan bahwa dirinya akan menunggu proses paripurna di DPR.

Setelah rapat paripurna pengesahan pengangkatan Budi Gunawan sebagai kepala Polri pada Kamis (15/1/2015), Jokowi masih juga diam. Pada hari yang sama, Jokowi disibukkan dengan sejumlah pertemuan tertutup. (Baca: DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Namun, hari ini Jokowi bertemu Sutarman dan Budi Gunawan di Istana. (Baca: Budi Gunawan dan Sutarman Temui Jokowi, Mobil Dinas Wakapolri Terparkir di Istana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com