"Yang penting, anggaran dana bansos mencapai sasaran lewat sistem perbankan sehingga orang yang mendapatkan dana bantuan itu betul-betul yang membutuhkan. Dana bansos itu mungkin akan digunakan ke arah produktif. Misalnya, ada perusahaan anak-anak muda yang mengembangkan IT, kami berikan dana bansos juga," ujar Sofyan di Kantor Presiden, Selasa (23/12/2014).
Sofyan mengatakan, apabila bantuan itu bisa tepat sasaran, maka hal ini bisa menjadi investasi bagi pemerintah. Bentuk bansos selama ini, kata Sofyan, membuka peluang adanya penyalahgunaan karena diarahkan untuk sektor konsumtif. Maka dari itu, pemerintah akan memperbaiki bentuk bansos dan juga model pemberian yang melalui perbankan.
Sofyan mengaku belum bisa memastikan waktu implementasi pengubahan model bansos. Namun, dia memastikan bahwa pelaksanaannya akan mulai dilakukan pada tahun depan.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, rencana perubahan model bansos masih dalam tahap kajian dan masih menunggu arahan Presiden. Andi juga mengaku, perubahan model bansos ini belum pernah menjadi agenda pembahasan dalam sidang kabinet.
"Mungkin baru akan dibahas dalam sidang kabinet pada awal Januari," ucap Andi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, dia mendapat perintah dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menghapus dana bantuan sosial di seluruh Indonesia.
"Atas perintah Pak Presiden, dana bansos akan ditarik secara nasional," ujar Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (22/12/2014) pagi.
Tjahjo mengatakan, penghapusan anggaran bansos dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan atas dana tersebut. Tindakan penyelewengan tersebut dilakukan oleh kepala daerah atau DPRD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.