Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cyrus: 68 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Dikatakan Presiden Boneka

Kompas.com - 21/12/2014, 14:31 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network menunjukkan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih kuat meskipun keduanya menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Baik pendukung Jokowi maupun rivalnya, Prabowo Subianto masih memiliki keyakinan terhadap pemerintahan saat ini.

"Sebanyak 70 persen responden yakin bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi Indonesia, padahal 57 persen dari responden menyatakan menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, Minggu (21/12/2014).

Survei ini dilakukan dari tanggal satu hingga 7 November 2014 terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Responden dalam survei ini adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan sudah menikah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan para responden. Adapun tingkat kepercaayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dan batas kesalahan (margin of error) lebih kurang 3,1 persen.

Meskipun masih didukung masyarakat, survei Cyrus menunjukkan adanya penurunan angka elektabilitas pasangan Jokowi-Kalla jika dibandingkan ketika masa pemilihan umum.

"Berdasarkan survei, ada 54 persen responden yang mengaku menjadi pemilih Jokowi-JK dalam pilpres lalu, namun apabila pemilihan presiden dilakukan lagi hari ini dengan calon yang sama, presentase pemilih Jokowi-JK hanya turun sekitar dua persen," kata Hasan.

Ia juga mengatakan, pemerintahan Jokowi-Kalla harus tetap berhati-hati. Sebab, presentasi masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK cukup besar dan cenderung bersikap jauh lebih kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah.

Sikap kritis masyarakat ini juga ditunjukkan dengan besarnya angka survei yang menyatakan bahwa Jokowi dipengaruhi sejumlah tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh dalam menyusun kabinet dan mengambil kebijakan.

Sebanyak 83 persen responden menyatakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri punya pengaruh terhadap Jokowi dalam menentukan kabinet dan kebijakannya. Kendati demikian, kata dia, sebagian besar masyarakat masih menilai positif dan wajar adanya pengaruh para tokoh tersebut.

"Sebanyak 68 persen responden menyatakan tidak setuju jika dikatakan Jokowi adalah presiden boneka, yang menyetujui pernyataan Jokowi presiden boneka hanya 21,8 persen, sisanya 10,2 persen menyatakan tidak tahu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com