Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Libatkan KPK dalam Seleksi IPDN

Kompas.com - 19/12/2014, 17:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumala mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi akan dilibatkan dalam proses seleksi masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut Tjahjo, cara ini bagian dari upaya menekan jumlah kepala daerah yang terlibat korupsi.

"Makanya sekarang ini ditata dengan baik sejak dia masuk di IPDN. KPK mulai masuk, ikut membantu menertibkan," ujar Tjahjo, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2014).

Tjahjo mengatakan, KPK akan ikut memonitor jalannya seleksi agar tidak terjadi penyimpangan seperti kecurangan dalam kuota penerimaan dan politik uang.

"Kita ingin IPDN ke depan mampu melahirkan sosok calon praja pegawai yang punya dedikasi karakter bagaimana yang diharapkan oleh KPK," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, tahun ini merupakan kali kedua KPK dilibatkan dalam seleksi penerimaan di IPDN. Dilibatkannya KPK, lanjut Adnan, merupakan cara untuk mengembangkan karakter mental.

"Pesan Presiden mengenai revolusi mental itu, IPDN akan menjadi lembaga resmi yang akan mengembangkan kader-kader calon camat, calon kepala daerah di IPDN," ujar Adnan.

Adnan mengatakan, KPK dilibatkan sejak rekrutmen calon siswa di daerah. Menurut dia, sistem rekrutmen IPDN di daerah tidak sebaik Akademi Kepolisian sehingga membutuhkan proses yang tidak sederhana.

"Pak Menteri (Tjahjo) sangat kita harapkan dan kami percaya akan banyak perbaikan dalam kurikulum di IPDN," kata Adnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com