Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Ganti Ketua Fraksi Golkar, Ini Kata Kubu Aburizal Bakrie

Kompas.com - 09/12/2014, 22:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, yang berhak mengganti posisi struktural, baik di partai maupun fraksi, adalah ketua umum yang sah. Bagi Tantowi, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang sah adalah Aburizal Bakrie, yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali.

Pernyataan Tantowi tersebut untuk menanggapi pergantian Ketua Fraksi Golkar di DPR dan MPR oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar versi munas di Jakarta, Agung Laksono. Agung mengganti Ketua Fraksi Golkar di DPR dan MPR yang pro Aburizal Bakrie, Ade Komarudin dan Hardi Susilo. Agus Gumiwang ditunjuk Agung sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR, sementara Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Ketua Fraksi Golkar di MPR.

"Yang berhak mengganti itu ketua umum dari munas yang sah," kata Tantowi, kepada Kompas.com, Selasa (9/12/2014).

Tantowi mengatakan, Munas IX di Jakarta, yang menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum, ilegal dan tak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Selain itu, menurut dia, anggota Fraksi Golkar yang ada di DPR dan MPR tidak akan menerima begitu saja pergantian pimpinan mereka. Tantowi mengklaim, 90 persen anggota Fraksi Golkar di parlemen pro Munas Bali.

"Sebelum menentukan pimpinan fraksi di DPR dan MPR, sebaiknya mereka tentukan dulu anggotanya siapa," kata Tantowi.

Sebelumnya, Agung Laksono menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR dan Agun Gunandjar sebagai Ketua Fraksi Golkar di MPR. Sebelumnya, posisi Ketua Fraksi DPR-MPR dijabat oleh politisi Golkar pro Aburizal Bakrie.

Ketua Fraksi Golkar di DPR adalah Ade Komarudin dan Ketua Fraksi Golkar di MPR adalah Hardi Susilo.

"Sesuai hasil rapat pengurus partai, kami tetapkan Agus Gumiwang sebagai Ketua Fraksi di DPR dan Agun Gunandjar sebagai Ketua Fraksi MPR," ujar Agung Laksono, dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Selasa sore.

Agung mengatakan, dengan pergantian ini, Agus dan Agun dapat segera melaksanakan tugasnya di DPR dan MPR. Mekanisme dan aturan pergantian tersebut akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Zainuddin Amali.

"Kami tidak mengakui keberadaan Ketua Fraksi DPR dan MPR sebelumnya. Yang sah adalah yang sekarang ini. Pergantian ini merupakan murni wewenang kebijakan DPP partai dan sudah diatur dalam AD/ART partai," ujar Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com