Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AL Tenggelamkan Tiga Kapal Vietnam di Anambas Hari Ini

Kompas.com - 05/12/2014, 12:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tiga buah kapal berbendera Vietnam akan ditenggelamkan di perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (5/12/2014) ini. Ketiga kapal itu ditangkap setelah memasuki wilayah perairan di Indonesia secara ilegal.

"Persiapan sudah dilakukan sejak tadi pagi di lokasi, hanya tidak tahu apa sudah dilakukan atau tidak. Ada tiga kapal yang rencananya ditenggelamkan hari ini. Semuanya dengan bendera Vietnam," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksma Manahan Simorangkir, saat dihubungi, Jumat.

Manahan mengatakan, ketiga kapal itu sudah terlebih dulu ditangkap dan sudah menjalani proses hukum hingga akhirnya disita menjadi milik negara. Penenggelaman akan dilakukan sebagai upaya pemerintah memberikan efek jera terhadap aksi pencurian ikan yang marak terjadi di wilayah laut Indonesia.

"Kami lakukan penangkalan supaya orang kapok dan tidak mencuri lagi, supaya orang tidak lagi seenaknya masuk ke wilayah laut kita," imbuh Manahan.

Manahan yakin penenggelaman kapal ini tak akan memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Sebelumnya, TNI AL juga sudah pernah melakukan penenggelaman kapal. Meski sempat ada protes dari negara lain, pada akhirnya, negara-negara itu memahami aturan hukum yang ditegakkan Pemerintah Indonesia.

"Kami yakin karena ini sudah sesuai hukum, mereka mengerti. Tak akan berpengaruh, hubungan kita akan baik-baik saja dengan negara lain," ucap Manahan.

 
Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran TNI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan mulai pekan ini. Penenggelaman akan dilakukan untuk kapal-kapal yang ditangkap di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
 
"Presiden menyampaikan terkait dengan tindakan tegas terhadap para pelanggar atau pencuri ikan yang masuk wilayah kita dengan ketegasan, akan dilakukan upaya hukum sampai kepada penenggelaman kapal. Sudah dilaporkan dan akan dilakukan pada Sabtu mendatang," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Kamis (4/12/2014).
 
Teknis penenggelaman kapal, ucap Tedjo, akan dilakukan bisa dengan cara menembak badan kapal hingga akhirnya tenggelam atau membakarnya. "Bisa ditembak, bisa kita bakar, seperti yang dilakukan oleh Australia. Pesannya, jangan sekali-kali lewat perbatasan laut Indonesia," imbuh mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com