Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi "Ngenes" Lihat Nelayan Miskin, tetapi Pukat Harimau Negara Asing Merampok

Kompas.com - 03/12/2014, 15:53 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatin dengan kondisi kampung nelayan di Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Jokowi sempat blusukan ke kampung nelayan terluas di Semarang tersebut pada Rabu (3/12/2014).

"Terus terang hati saya ngenes melihat kampung ini, timbul dalam pikiran saya, 'Kenapa nelayan kita tidak menguasai permodalan? Tidak menjadi 'majikan' atas lautan negaranya sendiri?  Padahal lautan kita luas, ikan-ikan di lautan kita amat banyak'," kata Jokowi dalam akun Facebook-nya, Ir H Joko Widodo, Rabu.

Jokowi mengatakan, dampak pencurian ikan di perairan Indonesia sangat luas, salah satunya para nelayan menjadi miskin. Ia lalu menyinggung pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepadanya bahwa nelayan melihat pukat harimau milik warga negara asing yang seenaknya menangkap ikan.

"Jelas Bu Susi marah, nasionalisme-nya terbakar, rasa cinta-nya pada rakyat membuat ia marah 'Kenapa nelayan kita miskin, sementara lautan kita dirampok habis-habisan'," kata Presiden.

"Kita harus bertindak dan saya sebagai Presiden yang juga Panglima Tertinggi TNI sudah perintahkan jajaran keamanan "amankan...amankan, sekali lagi...amankan lautan kita dari kapal-kapal penjarah ikan negara asing. Ini langkah pertama kita membereskan mafia maling ikan di lautan kita," tambah Jokowi.

Presiden lalu mengutip data Badan Pemeriksa Keuangan soal adanya kerugian Rp 300 triliun dalam sektor perikanan. Ada sekitar 5.400 kapal yang melakukan pencurian ikan.

"Ini bukan angka main-main, kalau kita bisa mengamankan Rp 300 triliun, berapa banyak aliran modal masuk ke negara dan menyejahterakan nelayan bangsa sendiri? Berapa banyak koperasi-koperasi nelayan bisa dihidupkan, digairahkan aliran kas-nya, berapa banyak industri-industri perikanan dan turunannya bisa terbangun? Berapa banyak kemudian puskemas-puskesmas bisa dibangun, sekolah-sekolah dibangun, pusat-pusat kebudayaan di pesisir bisa dikembangkan? Rumah-rumah ibadah bisa dibangun?" kata Jokowi.

"Saya tidak ingin melihat nelayan-nelayan bangsa Indonesia miskin, bengong melihat kapal pukat harimau negara asing merampok lautan bangsa kita, kita harus ubah itu," tambahnya.

Sebagai Presiden RI dan Panglima Tertinggi TNI, Presiden lalu memerintahkan kepada jajaran terkait, "Amankan lautan kita dari aksi penjarahan ilegal, perkuat struktur aliran permodalan ke nelayan-nelayan sehingga mereka mudah mendapatkan akses untuk melaut dan membawa hasilnya, bangun infrasturuktur-infrastruktur baru di kampung-kampung nelayan, ini tugas konstitusi."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com