Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Politik Ungkap Tiga Faksi yang "Eksis" di Partai Golkar

Kompas.com - 29/11/2014, 18:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Poltracking Institute Hanta Yudha AR menilai potensi perpecahan di Partai Golkar akan semakin meluas jika partai berlambang beringin itu tidak mengatasi pertentangan antar-faksi yang ada di tubuh partai. Pertentangan antar-faksi, menurut Hanta, memang sudah menjadi bagian dari perjalanan Partai Golkar sejak era reformasi dimulai.

Untuk saat ini, Hanta memaparkan, setidaknya ada tiga faksi yang masih eksis di Golkar. Faksi pertama adalah faksi struktural pimpinan Aburizal Bakrie yang memang Ketua Umum Partai Golkar.

Sedangkan di luar struktural, masih ada dua faksi lain, yang menariknya pernah bersaing untuk menjadi ketua umum Partai Golkar pada 2004 silam. Dua faksi itu adalah faksi semi struktural pimpinan Akbar Tandjung yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar dan faksi kultural pimpinan mantan ketua umum Jusuf Kalla.

Apabila ketiga faksi tidak bisa disatukan, Hanta memperkirakan Golkar akan kehilangan "gigi" pada pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif yang dilaksanakan secara serentak pada 2019 mendatang.

"Untuk mencegah perpecahan itu, maka pelaksanaan munas yang diterima semua faksi akan menjadi ring tinju arena pertarungan yang sebenarnya," kata Hanta di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Hanta melanjutkan, Partai Golkar memang beberapa kali mengalami perpecahan yang kemudian melahirkan partai baru. Dalam pemilihan legislatif 2014 misalnya, tercatat ada tiga partai peserta pemilu yang lahir dari 'rahim' Partai Golkar. Partai tersebut adalah Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Jika dihitung sejak era reformasi, maka akan lebih banyak lagi partai yang terbilang lahir dari Partai Golkar. Misalnya saja Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan Edi Sudrajat, Partai MKGR pimpinan Mien Sugandhi, dan Partai Karya Peduli Bangsa yang bahkan mendeklarasikan putri Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, sebagai calon presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com