Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Instruksikan Percepat Pembayaran PSKS, PT Pos Tambah Armada

Kompas.com - 28/11/2014, 17:59 WIB
Kontributor Ungaran, Syahrul Munir

Penulis

UNGARAN, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengirimkan pesan ke Dirut PT Kantor Pos Pusat terkait pembayaran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Dalam pesan itu, Mensos menginstruksikan percepatan pembayaran PSKS.

Hal itu diungkap Kepala Kantor Pos Ungaran, Nurcahya Budi Hartana, Jumat (28/11/2014) siang. Menurut Budi, PT Kantor Pos Ungaran yang membawahi beberapa cabang sekabupaten Semarang akan menambah jumlah petugas termasuk armada.

"Kami sudah dipanggil ke regional untuk melakukan pembayaran secara sepat, maksimal 10 Desember 2014 PSKS sudah terbayar semua. Jadwal semula satu daerah selesai dua hari akan dipadatkan menjadi sehari," kata Budi.

Budi pun menanggapi data penerima manfaat PSKS yang banyak dikeluhkan sejumlah kepala desa yang dinilai salah sasaran. Menurutnya, PT Pos hanya sebatas menjadi juru bayar dan tidak mengetahui mengenai administrasi. Seluruh data yang ada di PT Pos, menurutnya, sudah satu paket dikirim oleh pusat.

"Data dari BPS pusat dan Kemensos, kami sebatas membayarkan saja. Artinya yang punya gawe Kemensos kemudian menggandeng Kantor Pos," kata Budi.

Sebelumnya dikabarkan, sejumlah kepala desa di Kabupaten Semarang mendesak pemerintah segera memperbaiki data penerima manfaat dari Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Sebab, akibat ketidakcermatan pendataan, banyak warga miskin yang tidak mendapatkan dana kompensasi BBM tersebut. (baca: Dimarahi Warga yang Tak Dapat Bantuan, Kepala Desa Curhat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Nasional
PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

Nasional
Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Nasional
PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

Nasional
Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Nasional
Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Nasional
Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Nasional
Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Nasional
Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Nasional
Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Nasional
Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Nasional
Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com