Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperintah Jokowi Hindari Urusan Politik, Nusron “Gatal” Komentari Ical

Kompas.com - 27/11/2014, 19:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Nusron Wahid, politisi Partai Golkar yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kini harus membatasi diri menyinggung masalah politik. Presiden Joko Widodo rupanya berpesan kepada Nusron untuk mulai meninggalkan urusan politik dan fokus bekerja sebagai birokrat.

Pesennya, saya sudah enggak boleh lagi cawe-cawe politik. Saya harus ngurus negara,” ujar Nusron seusai pelantikan di Istana Negara, Kamis (27/11/2014).

Nusron pun mengaku sudah mengirimkan surat kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa dirinya resmi mengundurkan diri mulai hari ini.

Meski sudah harus mulai membatasi diri membicarakan urusan politik, Nusron yang sempat berseberangan dengan kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie itu rupanya masih belum bisa benar-benar lepas dari posisinya sebagai politisi. Dia pun langsung menjawab wartawan saat ditanyakan apakah dengan bergabung ke pemerintahan, Nusron akan membawa Golkar mendekat ke pemerintahan.

“Itu semua tergantung siapa ketua umum hasil munas nanti. Kalau Ical? Yassalam,” ujar Ketua Umum GP Anshor itu.

Nusron akhirnya gatal juga bersuara soal konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin hingga dia meminta agar Golkar tidak dipimpin oleh hegemoni kelompok tertentu. Sebab, partai politik adalah ranah publik sehingga semua konflik harus diselesaikan bersama-sama.

“Tidak boleh individu per individu. Sebagai alumni DPR, saya imbau agar semua mulai meredakan diri,” kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com