Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asosiasi Gubernur Minta Presiden Kucurkan Rp 1 Triliun Per Provinsi

Kompas.com - 24/11/2014, 13:57 WIB
Icha Rastika

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
 — Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta Presiden Joko Widodo segera mengucurkan dana Rp 1 triliun untuk satu provinsi.

Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, dengan program Rp 1 triliun per provinsi tersebut, daerah-daerah bisa memperkuat pelaksanaan program yang menjadi prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kami berharap ketahanan pangan dengan menurunkan Rp 1 triliun dana bagi daerah-daerah agar bisa memperkuat apa yang telah Bapak Presiden jadikan prioritas-prioritas," kata Syahrul dalam pertemuan para gubernur dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).

Hadir dalam pertemuan itu sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Di hadapan Presiden, Syahrul mengatakan bahwa para gubernur sudah menyampaikan kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) memang harus ditarik. Subsidi BBM, lanjut dia, sedianya digantikan dengan program-program yang lebih bermanfaat untuk rakyat.

Syahrul juga menyampaikan bahwa para gubernur adalah wakil presiden di daerah. Gubernur adalah pejabat yang melekat kepada presiden dan menteri dalam negeri. Ia pun berharap gubernur diberikan kewenangan untuk bisa mengatur bupati atau wali kota lebih baik.

"Kami berharap pengendalian para bupati, wali kota, hanya bisa dilakukan kalau refungsionalisasi dan memberikan energi yang lebih besar. Kompetensi dan kewenangan para gubernur bisa dilakukan, diberikan, untuk mengatur lebih baik. Kami berharap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah ada mungkin bisa lebih dilanjutkan dalam rangka pengendalian-pengendalian yang ada," papar dia.

Di samping itu, Syahrul berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah bisa lebih baik. Ia juga berharap para menteri berkoordinasi terlebih dahulu dengan gubernur sebelum turun ke daerah. (Baca: Kepada Presiden, Para Gubernur Mengeluh Menteri "Blusukan" Tanpa Pemberitahuan)

"Terima kasih menteri-menteri sudah turun ke bawah, tetapi kami harap sebelum ke kabupaten, ada baiknya sampaikan kepada kami dulu supaya kami bisa mengatur lebih baik," kata Syahrul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com