Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asosiasi Gubernur Minta Presiden Kucurkan Rp 1 Triliun Per Provinsi

Kompas.com - 24/11/2014, 13:57 WIB
Icha Rastika

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
 — Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta Presiden Joko Widodo segera mengucurkan dana Rp 1 triliun untuk satu provinsi.

Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, dengan program Rp 1 triliun per provinsi tersebut, daerah-daerah bisa memperkuat pelaksanaan program yang menjadi prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kami berharap ketahanan pangan dengan menurunkan Rp 1 triliun dana bagi daerah-daerah agar bisa memperkuat apa yang telah Bapak Presiden jadikan prioritas-prioritas," kata Syahrul dalam pertemuan para gubernur dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).

Hadir dalam pertemuan itu sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Di hadapan Presiden, Syahrul mengatakan bahwa para gubernur sudah menyampaikan kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) memang harus ditarik. Subsidi BBM, lanjut dia, sedianya digantikan dengan program-program yang lebih bermanfaat untuk rakyat.

Syahrul juga menyampaikan bahwa para gubernur adalah wakil presiden di daerah. Gubernur adalah pejabat yang melekat kepada presiden dan menteri dalam negeri. Ia pun berharap gubernur diberikan kewenangan untuk bisa mengatur bupati atau wali kota lebih baik.

"Kami berharap pengendalian para bupati, wali kota, hanya bisa dilakukan kalau refungsionalisasi dan memberikan energi yang lebih besar. Kompetensi dan kewenangan para gubernur bisa dilakukan, diberikan, untuk mengatur lebih baik. Kami berharap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah ada mungkin bisa lebih dilanjutkan dalam rangka pengendalian-pengendalian yang ada," papar dia.

Di samping itu, Syahrul berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah bisa lebih baik. Ia juga berharap para menteri berkoordinasi terlebih dahulu dengan gubernur sebelum turun ke daerah. (Baca: Kepada Presiden, Para Gubernur Mengeluh Menteri "Blusukan" Tanpa Pemberitahuan)

"Terima kasih menteri-menteri sudah turun ke bawah, tetapi kami harap sebelum ke kabupaten, ada baiknya sampaikan kepada kami dulu supaya kami bisa mengatur lebih baik," kata Syahrul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com