Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Ungkap Politikus Partai Golkar yang Dipecat Akan Menjabat Kepala BNP2TKI

Kompas.com - 21/11/2014, 18:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan jika politikus Partai Golkar Nusron Wahid bakal menjabat kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Saat ditanya apakah Nusron yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepaa BNP2TKI, Kalla mengatakan bahwa yang bersangkutan baru sah menjabat jika sudah dilantik.

“Ya, setelah dilantik baru sah,” kata Kalla di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Kalla juga menegaskan bahwa Nusron tetap politikus Partai Golkar, meskipun telah dipecat dari Partai Golkar karena mendukung Jokowi-JK. Dukungan Nusron terhadap Jokowi-Kalla ini berseberangan dengan arah politik Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa

Menurut Kalla, pemberian jabatan Kepala BNP2TKI kepada Nusron ini bukan sebagai 'imbalan' setelah Nusron dipecat dari Partai Golkar gara-gara mendukung Jokowi dan Jusuf Kalla saat masa kampanye. “Bukan, dia (Nusron) kan tetap Golkar, buktinya tetap anggota DPR,” ujar Kalla.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan melantik kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada pekan depan. Keputusan Presiden untuk kedua orang yang ditempatkan di kedua lembaga itu telah dibuat dan hanya menunggu tanda tangan Kepala Negara.

Andi menuturkan, Keppres itu sudah mencantumkan nama calon yang akan dilantik oleh Jokowi. Namun, Andi belum mau mengungkap nama yang tertera dalam Keppres itu. Dia hanya menyebutkan bahwa Keppres sudah diantarkan ke meja kerja Presiden.

Saat ditanya soal nama politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, yang dikabarkan mendapat posisi Kepala BNP2TKI, Andi pun terdiam sesaat. "Kalian kan tahu saya enggak akan jawab kalau nama. Tunggu saja Keppresnya," kata Andi.

Sebelumnya, Nusron Wahid sempat diwacanakan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Nusron dianggap berjasa dalam kampanye Presiden Jokowi lalu dengan menggalang dukungan dari pihak internal Partai Golkar bersama politisi muda lain serta dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Nusron saat ini masih menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar 2014-2019 dan juga Ketua Umum GP Anshor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com