Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Margarito Nilai Jokowi Tepat Pilih Prasetyo Jadi Jaksa Agung

Kompas.com - 21/11/2014, 16:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —
Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengaku, dia cukup kenal dengan sosok Jaksa Agung HM Prasetyo. Menurut Margarito, Presiden Joko Widodo sudah tepat mengangkat Prasetyo menjadi orang nomor satu di Korps Adhyaksa tersebut.

Selain mempunyai ilmunya yang mumpuni, Prasetyo dinilai Margarito tak mudah diintervensi pihak mana pun, termasuk diintervensi Presiden ketika ada masalah hukum berkaitan partainya atau koalisinya.

"Jadi, penilaian Presiden sudah pas," kata Margarito kepada wartawan, Jumat (21/11/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Margarito juga meyakini Jokowi sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum melantik mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) itu sebagai Jaksa Agung. Menurut Margarito, tak mungkin Jokowi memilih orang yang akan merepotkan pemerintahannya nanti dengan berbagai "skandal hukum".

"Jadi, kalau dia (Jokowi) mengangkat orang yang salah, nggak mungkin," kata Margarito.

Sementara itu, terkait pro-kontra status Prasetyo yang berlatar kader Partai Nasdem, Margarito memandang itu bukan persoalan.

"Bukan urusan dia politisi atau bukan, melainkan tergantung moral orang itu sendiri," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ia menilai, Prasetyo memiliki rekam jejak yang baik. Karena itu, dia berharap semua pihak dapat menghargai hak prerogatif Presiden. Terlebih lagi, diyakini Pigai, Jokowi sudah menelusuri kapasitas Prasetyo jauh sebelum mengangkatnya.

Meski begitu, Pigai mengimbau agar masyarakat tak cukup hanya menyoroti pengangkatan Prasetyo semata. Masyarakat juga harus mengawalnya.

"Yang kami inginkan masyarakat dan seluruh elemen terus mengontrol agar kasus HAM masa lalu dan kasus-kasus besar dapat diselesaikan dengan baik, profesional, serta transparan," ujar Pigai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com