Komitmen Jokowi Ditagih, Pemerintah Diminta Susun RUU Perlindungan Umat Beragama

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta membentuk rancangan undang-undang yang mengatur perlindungan umat beragama untuk menyelesaikan masalah kebebasan beragama. Diharapkan, undang-undang tersebut dapat melindungi hak-hak kelompok minoritas yang sering mendapat perlakuan diskriminatif.

"Akan lebih baik kalau Kementerian Agama membuat RUU perlindungan umat beragama. Konteksnya lebih jelas dibanding undang-undang kerukunan umat beragama," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, seusai konferensi pers bersama Amnesty International, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Menurut Tigor, jumlah penyerangan terhadap kelompok minoritas justru lebih banyak terjadi setelah era reformasi, terutama ketika 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam data yang diperoleh Setara Institute, pada tahun 2007, terjadi sekitar 97 kasus penyerangan pada kelompok minoritas. Jumlah itu meningkat pada tahun 2012, di mana terjadi lebih dari 300 kasus penyerangan.

Tigor menyebutkan, ada empat bentuk diskriminasi yang banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, isu penolakan pendirian rumah ibadah menjadi semakin tinggi. Alasan yang paling sering digunakan sebagai penolakan adalah adanya penyebaran ajaran agama tertentu.

Kedua, kata dia, adanya tekanan pada kelompok agama minoritas yang dituduh sebagai aliran sesat. Kemudian, terjadi diskriminasi terhadap kelompok agama kepercayaan atau yang disebut agama lokal. Para pemeluk agama tersebut dilarang untuk membangun rumah ibadah.

Keempat, para kelompok intoleran berusaha mempersulit kelompok minoritas saat harus melakukan proses administrasi. Misalnya, terkait administrasi pendidikan, pengurusan akte lahir, dan pengesahan perkawinan.

Dengan pembentukan rancangan undang-undang baru, sebut Tigor, diharapkan pemerintah dapat menunjukan keseriusan menangani masalah kebebasan beragama. Menurut Tigor, isu kesetaraan yang pernah menjadi komitmen Presiden Joko Widodo sebaiknya benar-benar direalisasikan pada pemerintahan yang baru terbentuk.