Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Balik Keyakinan Jokowi...

Kompas.com - 21/11/2014, 12:00 WIB


KOMPAS.com
- Beberapa hari sebelum Kabinet Kerja diumumkan, nama HM Prasetyo sebenarnya sudah ada sebagai calon jaksa agung. Namun, sehari sebelum diumumkan, namanya hilang dan diganti Widyo Purnomo. Beberapa jam sebelum pengumuman, Minggu (26/10), kedua nama itu justru hilang.

Saat itu, Presiden Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla sama sekali tak menyinggung mengapa nama jakgung, yang biasanya satu paket diumumkan dengan jajaran kabinet lainnya, tak disebutkan. Waktu itu hanya beredar informasi, Jokowi-JK belum menetapkan jakgung definitif tersebut.

Dalam perkembangannya, nama kandidat jakgung pun bertambah di masyarakat. Selain nama Prasetyo (anggota DPR 2014-2019 asal Partai Nasdem dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum 2005-2006), ada pula Widyo Purnomo (Jaksa Agung Pidana Khusus 2014), juga M Yusuf (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK). Bahkan, beredar pula nama-nama jaksa karier lainnya yang kini di Kejaksaan Agung, serta nama mantan Kepala PPATK M Yunus dan Deputi UKP4 Mas Achmad Santosa.

Dua pekan lalu, nama-nama itu disebut mengerucut jadi tiga nama, yaitu Prasetyo, Widyo, dan Yusuf. Belakangan, tinggal satu nama, M Yusuf. Namun, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno buru-buru menepis.

"Saya tidak tahu, tanya ke Presiden," ujar Tedjo saat ditanya tiga pekan lalu.

Dari informasi yang diterima Kompas, Jokowi diakui tak mau gegabah memilih jakgung meski banyak didesak. Maklum, aspirasi masyarakat menuntut sosok yang punya integritas, jejak rekam bersih, berani, dan berkomitmen anti korupsi. "Sebenarnya, Pak Jokowi mau pilih Pak Prasetyo, tetapi takut tidak enak dengan PDI-P. Karena, kalau pilih Prasetyo, wakil Partai Nasdem sama jumlahnya dengan wakil PDI-P yang empat orang," tutur petinggi tersebut.

Sebaliknya, jika memilih Widyo, Jokowi juga merasa tak enak karena Widyo berasal dari Solo, Jawa Tengah (Jateng). "Kebanyakan orang Jateng, tidak enak," ungkap pejabat itu. Namun, jika memilih Yusuf, tidak enak lagi karena dia dianggap kader partai di luar koalisi pemerintah.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad sempat geram saat pers memunculkan nama calon yang dianggap bermasalah. "Pers jangan maksa-maksa. Biarkan Presiden memiilih tenang," ujarnya.

Bahkan, karena ekspektasi publik yang tinggi terhadap sosok jakgung yang akan dipilih, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto berkomentar, "Masyarakat ingin sosok setengah dewa. Banyak nama, tapi tak mudah ditetapkan."

Beberapa jam sebelum pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu (19/11), Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menemui Presiden di Istana Merdeka. Pers yang mencium kedatangannya menanyakannya. Surya Paloh mengatakan diskusi soal BBM. Namun, Andi Wijayanto menjawab, "Kalau Pak Surya Paloh, pembicaraannya lebih updating dinamika politik terkini." Pers pun tidak mengejarnya.

Soal kedatangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekanorputri saat pelantikan Gubernur DKI, setelah kepulangan Surya Paloh, Andi mengatakan karena diundang.
JK bolak-balik

Kamis (20/11) pagi, Jokowi menelepon Prasetyo. Pukul 11.00, surat yang ditandatangani Surya Paloh dan Patrice Rio Capella dikirimkan ke Presiden. Isinya menyebutkan bahwa Prasetyo diberhentikan dari anggota partai. Nasdem juga menarik Prasetyo sebagai anggota DPR dan akan melakukan pemberhentian antarwaktu Prasetyo.

Meskipun diputuskan pagi hari, Wapres Kalla mengaku baru tahu siangnya. "Itu prerogatif Presiden," ujarnya. Protokol juga memberitahu agenda baru pelantikan Prasetyo sekitar pukul 11.00. Agenda pukul 14.00, yang harusnya menerima Dubes Palestina, pun dimajukan sejam.

Sebelum pukul 14.00, Wapres sudah tiba di Istana Negara. Sejam menunggu, pelantikan belum dimulai. Jokowi, Andi, dan Mensesneg Pratikno ternyata masih di Istana Merdeka. "Mereka masih baca surat Nasdem soal Prasetyo," ujar Kalla, yang balik ke Kantor Wapres. Namun, baru tiga menit di Kantor Wapres, protokol ditelepon karena pelantikan segera dimulai.

"Pak Jokowi merasa yakin dan itu (Prasetyo) bisa dipertanggungjawabkan karena jejak rekamnya dinilai baik," ujar Kalla. (Suhartono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com