Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Tak Kompeten Jadi Menko, Ini Jawaban Puan Maharani

Kompas.com - 01/11/2014, 07:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menanggapi tenang penilaian sejumlah pihak yang menganggap dia tak kompeten menjadi seorang menteri koordinator.

Presiden Joko Widodo, kata Puan, pasti memiliki perhitungan matang sebelum menunjuknya menjadi Menko PMK. Selain itu, Puan juga menyatakan punya pengalaman yang tak semua orang bisa miliki, yakni pengalaman aktivitas sosial dan organisasi sejak sekolah di bangku SMP hingga menjadi petinggi di kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Pengalaman yang tak semua orang bisa miliki ini juga menjadi modal untuk saya di pemerintahan ini," kata Puan dalam wawancara khusus Kompas TV bersama Kompas.com dan Tribunnews di Kantor Kemenko PMK, Jumat (31/10/2014).

"Kalau kemudian orang masih berpikir soal keahlian saya, beri saya kesempatan untuk bisa membuktikan," lanjut Puan. "(Meskipun) sebagai manusia, tentu Puan Maharani tidak akan luput dari kekurangan. Akan tetapi, saya berusaha bersungguh-sungguh untuk apa pun yang menjadi tanggung jawab saya."

Saat ini, kata Puan, ia hanya ingin fokus menjalankan instruksi Presiden Jokowi untuk bekerja cepat menyentuh akar persoalan. Tak lama setelah dilantik, ia pun langsung menggelar rapat koordinasi dengan eselon I di kementeriannya dan rapat koordinasi dengan semua kementerian yang ada dalam koordinasi kementeriannya.

"Saya tidak bisa berkomentar apa yang saya lakukan di sini dan apa yang saya lakukan kemarin. (Jabatan) ini tantangan dan amanat buat saya, bagaimana saya bisa menyumbangkan seluruh pikiran saya, seluruh kemampuan saya untuk bersama-sama membangun kabinet yang membawa hasil baik untuk masyarakat," tekan Puan.

Puan lahir dan besar di keluarga politisi, dari pasangan almarhum Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri. Delapan tahun terakhir, dia menjadi salah satu petinggi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebelum menjadi menteri, jabatan terakhirnya di partai adalah Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan. Tugas yang diembannya tak dapat dianggap remeh.

Putri dari Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri ini adalah Ketua Badan Pemenangan PDI-P saat Pemilu Legislatif 2014 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden 2014. Puan menuntaskan dua tugas itu dengan kemenangan PDI-P pada pemilu legislatif dan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemilu presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com