Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Akui Kemampuan Para Menteri Perempuan

Kompas.com - 27/10/2014, 18:38 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabinet bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan kursi paling banyak untuk perempuan sepanjang sejarah kabinet, setidaknya setelah reformasi. Dari 34 menteri, Jokowi-JK menyerahkan 8 kementerian kepada perempuan.

Menurut Kalla, delapan perempuan itu terpilih sebagai menteri karena keahliannya. Jokowi dan Kalla memilih mereka bukan hanya demi memenuhi kuota minimal keterwakilan perempuan dalam kabinet.

"Hanya soal minimumnya, lima, jadi ternyata yang punya kemampuan delapan. Bukan kebetulan, tapi memang mereka punya kemampuan," kata Kalla.

Pria yang biasa disapa JK ini pun menilai perempuan sama saja dengan laki-laki. Kedelapan perempuan tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi; Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini M Soemarno; dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Empat perempuan lain di kabinet adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani; Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise; dan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

Setidaknya selepas reformasi, jumlah perempuan di kabinet paling banyak 4 orang. Dua kali kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan empat kursi untuk perempuan, dari jumlah menteri yang sama dengan Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Kabinet Indonesia Bersatu II diwarnai reshuffle di tengah jalan yang menggeser menteri perempuan dan juga salah satu menteri perempuannya meninggal. Pada Kabinet Indonesia Bersatu II, menteri perempuan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati--yang hanya menjabat sampai 2010-- dan penggantinya adalah lelaki; serta Menteri Perdagangan yang kemudian pada 2011 dirotasi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu.

Berikutnya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisjahbana; Menteri Kesehatan (almarhumah) Endang Rahayu Sedyaningsih yang meninggal pada 2012, dan kemudian digantikan oleh Nafsiah Mboi; serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Djalil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com