Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Aburizal soal Pertimbangan DPR atas Perubahan Kementerian

Kompas.com - 24/10/2014, 17:08 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (24/10/2014). Seusai pertemuan, Aburizal menyatakan bahwa pengumuman kabinet tidak perlu menunggu pertimbangan DPR/

Hal itu disampaikan Ketua Presidium Koalisi Merah Putih tersebut terkait sikap Presiden Joko Widodo yang akan menunggu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atas perubahan nomenklatur kementerian sebelum mengumumkan susunan kabinet itu. "Saya kemarin menanyakan, jawabannya adalah bahwa pemerintah tidak perlu menunggu itu," kata Aburizal.

Saat ditanya apakah ada arahan dari Aburizal kepada Ketua DPR Setya Novanto agar DPR mempercepat penyampaian pertimbangan kepada Jokowi-Kalla, Aburizal menyampaikan jawaban mengambang. "Kalau saya jawabnya cepat, cepat," kata pria yang kerap disapa Ical tersebut.

Menurut Ical, tidak ada masalah jika Jokowi-Kalla belum mengumumkan susunan kabinetnya. Ia menilai tidak ada salahnya presiden dan wapres berpikir panjang dalam menetapkan pengisi kabinet yang akan bekerja lima tahun pendatang.

"Sejarahnya kan banyak, ada yang 14 hari, ada yang itu, kan itu untuk masa akan datang lebih banyak berpikir kan baik," ujar dia.

Mengenai kader Golkar yang mungkin nanti dipilih Jokowi-Kalla sebagai menteri, Aburizal merestuinya. Hanya saja, setelah masuk kabinet, kader tersebut tidak mewakili Golkar.

Aburizal juga menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kantor Wapres hari ini untuk menyampaikan undangan resepsi 50 tahun Partai Golkar kepada Kalla. Menurut Ical, Kalla bersedia hadir dalam acara tersebut. Dalam pertemuan itu, disinggung pula soal musyawarah nasional Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com