Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Tunggu Giliran Saya Jadi Presiden...

Kompas.com - 22/10/2014, 14:03 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali mengungkapkan keinginannya menjadi presiden RI. Basuki masih berharap bisa mengikuti Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Hanya, dia menyadari bahwa harapannya itu belum dapat terwujud dalam waktu dekat.

"Kita (saya) tunggu giliran jadi presiden saja. Kekuasaan kan di tangan Tuhan," kata Basuki di Balaikota, Rabu (22/10/2014).

Melihat besarnya dukungan masyarakat Indonesia kepada Jokowi pada perayaan Senin (20/10/2014) kemarin membuat Basuki yakin, Jokowi akan memimpin Indonesia selama dua periode. Oleh karena itu, Basuki memilih fokus untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta pada sisa tiga tahun pemerintahannya.

Lagi pula, Basuki berencana mencalonkan diri sebagai gubernur DKI pada Pilkada DKI 2017. Basuki ingin membuktikan bahwa ia mampu bekerja dan menjadi gubernur DKI atas kemampuan sendiri, tanpa embel-embel nama Jokowi ataupun partai. "Kalau Pilpres 2019 mah masih Pak Jokowi yang terpilih (jadi presiden)," kata Basuki.

Menunggu dilantik jadi gubernur

Hingga kini, Basuki belum dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta. Malah, beberapa anggota DPRD mengancam tidak akan menggelar rapat paripurna pelantikan Basuki menjadi gubernur DKI.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku santai jika ia hanya menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur hingga akhir masa jabatannya. Sebab, kuasa plt gubernur berdasarkan Keppres Nomor 98/T/2014 sama dengan kewenangan Gubernur. Hal yang berbeda hanya dari sisi gaji.

Selain itu, apabila Basuki menjabat sebagai plt gubernur, ia tidak perlu repot memilih calon wakil gubernur yang diusung oleh DPRD.

"Saya (sebagai Plt Gubernur DKI) sudah punya empat deputi gubernur. Kalau rapat pimpinan (rapim), saya bersama mereka. Tugasnya sama saja seperti wagub. Lagian, kalau tidak dilantik jadi gubernur, saya bisa ikut pilgub dua periode lagi," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com