JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Gajah Mada Kuskridho 'Dodi' Ambardi menilai, presiden terpilih Joko Widodo tidak perlu terbebani desakan berbagai pihak untuk segera melansir nama-nama calon menterinya. Menurut Dodi, jika nama tersebut dipublikasikan lebih cepat, justru akan memunculkan konflik.
"Malah kalau sekarang diumumkan nanti malah ribut duluan. Itu tidak menguntungkan bagi Jokowi," ujar Dodi saat dihubungi, Senin (13/10/2014).
Dodi mengatakan, keributan tersebut terjadi jika nama-nama yang dipilih Jokowi akan ditentang masyarakat ataupun partai koalisinya sendiri, padahal kewenangan menentukan menteri adalah hak prerogatif Jokowi.
Dodi menilai, tentunya Jokowi telah mempertimbangkan banyak hal dalam menentukan calon-calon pembantunya dalam pemerintahan itu.
"Dia juga banyak perhitungan, wakil presidennya dia punya usulan, partai pendukung juga punya usulan, kemudian rumah transisi juga. Dan juga harus disesuaikan dengan visi-misi dia, apakah mampu menjalankan nawacita," kata Dodi.
Menurut Dodi, cara Jokowi yang secara diam-diam menyeleksi menterinya pun tidak perlu dipermasalahkan. Dengan cara itu lah, kata Dodi, Jokowi bisa lebih fokus menyesuaikan penempatan orang-orang di kabinet tanpa ada pihak lain yang memengaruhi. Jokowi hingga saat ini belum mengumumkan susunan kabinetnya.
Jokowi baru menyampaikan bahwa kabinetnya akan berisi 33 kementerian, termasuk empat kementerian koordinator. Sebanyak 15 menteri di antaranya akan diberikan kepada parpol pendukung Jokowi-JK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.