Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Ini, PPP Gelar Muktamar VIII di Surabaya

Kompas.com - 12/10/2014, 12:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — DPP Partai Persatuan Pembangunan akan menggelar Muktamar VIII selama empat hari sejak 15-18 Oktober 2014 di Surabaya, Jawa Timur. Keputusan pelaksanaan muktamar itu diambil dalam rapat koordinasi yang dilakukan antara DPP PPP dan 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP di Hotel Century Atlet Mulia, Jakarta, Sabtu (11/10/2014) malam.

"Setelah nanti dilakukan persiapan teknis, kemudian akan dilangsungkan muktamar pada 15-18 Oktober mendatang di Empire Palace, Surabaya," kata Sekjen DPP PPP Romahurmuziy saat di Jakarta, Minggu (12/10/2014).

Rommy menjelaskan, 26 DPW yang memutuskan pelaksanaan muktamar itu mewakili 942 dari 1.153 pengurus DPW PPP yang memiliki hak suara di dalam muktamar. Namun, ia memastikan bahwa semua DPW akan hadir pada saat pelaksanaan muktamar mendatang.

"Namun, karena kebutuhan waktu, mereka (anggota DPW) sudah harus pulang ke daerah masing-masing untuk melakukan konsolidasi," ujar dia.

Pelaksanaan Muktamar VIII PPP ini merupakan hasil rekomendasi yang diberikan Mahkamah DPP PPP. Adapun pihak panitia pelaksanaan muktamar yang ditunjuk berdasarkan hasil Rapat Pengurus Harian DPP PPP di Kantor DPP PPP pada 9 September lalu ialah Ketua Stering Committe (SC) Suharso Monoarfa, Sekretaris SC M Romahurmuziy, Ketua Organizing Committe (OC) Ahmad Farial, dan Bendahara OC Mahmud Yunus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com