Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jika PPP Gabung, Koalisi Indonesia Hebat Tetap Belum Aman

Kompas.com - 10/10/2014, 18:36 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Posisi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai belum aman karena politisi di DPR mayoritas berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). KIH dinilai perlu mendapat tambahan dukungan parpol.

"KIH membutuhkan sekurang-kurangnya 74 suara di DPR bila terjadi voting dalam pengambilan keputusan," kata pengamat hukum tata negara Refly Harun, di Jakarta, Jumat (10/10/2014), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, bergabungnya PPP dalam KIH saat pemilihan pimpinan MPR merupakan kabar baik bagi Jokowi-Jusuf Kalla, meski jumlah kursi yang didapat partai itu di DPR 2014-2019 hanya 39 kursi.

Namun, KIH masih memiliki harapan terhadap Partai Demokrat yang memperoleh 61 kursi di DPR. Sebab partai itu berdiri sendiri, bermain pada arena isu dalam menentukan sikap politik di DPR.

Sikap Partai Demokrat itu, menurut dia, menjadikan situasi politik di DPR lebih dinamis. Karena Demokrat bisa sewaktu-waktu mendukung kebijakan pemerintah atau pun sebaliknya.

Contohnya, terkait Perppu Pilkada Langsung. Posisi Partai Demokrat mendukung pilkada langsung sehingga di atas kertas dapat dihitung kekuatan politik di DPR.

"Di DPR ada tiga kepentingan. Kepentingan berdasarkan pengelompokan, yaitu KIH dan KMP, dan kepentingan Partai Demokrat memilih keputusannya berdasarkan isu di pemerintahan yang dibahas di DPR," ujarnya.

Refly menambahkan, Jokowi-Jusuf Kalla akan kesulitan mengambil kebijakan pemerintahan jika suara mayoritas masih dimiliki KMP. Bila jumlah anggota DPR mayoritas masuk di KMP, maka rencana kebijakan yang diusulkan pemerintah bisa digagalkan.

"Hubungan pemerintah dengan DPR itu sangat erat, terutama dalam mengambil kebijakan," katanya.

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menegaskan bahwa partainya tetap berada dalam KMP. Menurut Suryadharma, partainya akan tetap berada di koalisi tersebut dalam keadaan apa pun. (baca: Suryadharma: PPP Tetap di KMP dalam Keadaan Susah ataupun Senang)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com